Archive for the ‘Pendidikan Islam’ Tag

Islamic Education in Syria: Undoing Secularism

Joshua M. Landis *)

*) Penulis adalah Assistant Professor of History and School for International and Area Studies di University of Oklahoma, e-mail: landis@ou.edu. Artikel ini disajikan dalam Seminar “Constructs of Inclusion and Exclusion: Religion
and Identity Formation in Middle Eastern School Curricula” di Watson Institute for International Studies Brown University, November 2003.

Abstrak:

Pendidikan Islam di Syiria adalah bagian dari strategi besar negara tersebut menuju nation-building. Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengeliminasi semua perbedaan di antara bangsa Syiria, pengajaran Islam di
sekolah menanamkan ajaran Islam Sunni kepada semua muslim Syiria tanpa memandang suku. Namun, kurikulum agama ini berkebalikan dengan agenda pemerintah menuju sekularisme. Kurikulum agama Islam mengajarkan
ketidaksetaraan di antara bangsa Syiria yang beragama Islam dan non-Islam. Ketidaksetaraan ini, yang menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap non-muslim, menjadikan mereka merasa tidak nyaman, dan pada akhirnya
gelombang imigrasi ke negara lain pun terus terjadi.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, sekularisme, non-muslim.

Islamic Education in Syria: Undoing Secularism1

Islamic education in Syrian schools is traditional, rigid, and Sunni. The Ministry of Education makes no attempt to inculcate notions of tolerance or respect for religious traditions other than Sunni Islam. Christianity is the one exception to this rule. Indeed, all religious groups other than Christians
are seen to be enemies of Islam, who must be converted or fought against. The Syrian government teaches school children that over half of the world’s six billion inhabitants will go to hell and must be actively fought by Muslims. Jews have their own status. The Jewish religion – the Torah and the Jewish prophets – are considered divine – but the Jewish people, who, it is claimed, deny their prophets, are fated to go to hell and must be eliminated.

At first view, one might expect Syria to promote a liberal and tolerant view of religious difference in its religion curriculum. The reasons for this are many. Syria has been ruled by leaders belonging to a religious minority, the Muslim Alawi sect, for 40 years and is home to many religious minorities both Christian and Muslim. It plays a commanding role in the politics of Lebanon, a
country in which no more than 20% of the population is Sunni Muslim. Most importantly, Syria has been good to its minorities, who enjoy greater security and opportunity than in any other Arab country. Nevertheless, Syria has chosen not to follow a path of religious liberalism. Instead, it has pursued an integralist policy of nation-building for the last 40 years under the Ba‘th Party. The Asads have struggled to be good Sunnis, not to make Sunnis into good liberals.

Read more: 12-Islamic Education in Syria – joshua m landis

Advertisements

Epistemologi Pendidikan Islam:Melacak Metodologi Pengetahuan Perguruan Tinggi Islam Klasik

Musnur Hery *)

*) Penulis adalah Doktor lulusan UIN Sunan Kalijaga (2008), Dosen Fak. Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang. Bukubukunya yang telah terbit: Filsafat Wacana, Terjemahan dari buku Paul Ricoeur, Interpretation Theory: Discourse and the Surpluss of Meaning, Yogyakarta: Ircisod, 2002. Hermeneutika, Terjemahan dari Richard E. Palmer, Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermarcher, Dilthey, Heidegger and Gadamer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Abstract:

Islamic higher college not only limited to higher education that famous at Islamic history like madrasah (e.g. Nizamiyah), and al-Jami’ah (e.g. al-Azhar). Yet, Islamic higher college is the implementation of learning process that can be categorized in higher education stage, that being practiced in Moslem society, even still in non-formal or informal form before madrasah existence. Several epistemologies branch indeed take place at formal institution, while some epistemologies branch theoretically applied at formal institution, but it’s practiced at non-formal institutions. These non-formal institutions were still reflecting Islamic higher education level.

Keywords: Islamic higher college, madrasah, al-Jami’ah, non-formal, informal, epistemology.

Pendahuluan

Harus ditegaskan terlebih dahulu, sebelum mengulas epistemologi di perguruan tinggi Islam, bahwa yang dimasudkan dengan perguruan tinggi Islam tidak hanya sebatas lembaga pendidikan tinggi yang sudah masyhur dalam sejarah pendidikan Islam seperti madrasah (misalnya Nizamiyah), dan al- Jami’ah (seperti al-Azhar). Dua lembaga terakhir ini merupakan pengembangan selanjutnya dari pendidikan tinggi Islam. Namun, perguruan tinggi Islam adalah pelaksanaan proses belajar-mengajar yang dapat dikategorikan dalam jenjang pendidikan tinggi, yang dipraktikkan dalam mayarakat Islam, meskipun masih dalam bentuk yang non-formal atau informal sebelum kehadiran madrasah.

Hal ini berarti, sebagaimana yang dikatakan Bayard Dodge, proses belajar-mengajar yang masuk kategori jenjang pendidikan tinggi dalam lembaga masjid, majlis maupun halaqah ataupun di lembagalembaga lain dapat dikategorikan sebagai perguruan tinggi Islam. Penegasan ini dirasakan perlu karena memang yang menjadi fokus telaah bukanlah persoalan manajemen, organisasi dan profesionalisme kelembagaan, melainkan adalah bagaimana sumber pengetahuan di perguruan tinggi tersebut? Cara memperoleh pengetahuan tersebut serta pengembangannya.

Baca selengkapnya: 7-Epistemologi Pendidikan Islam – musnur hery

Pendidik Dinamis dan Inovasi dalam Dunia Pendidikan

Asef Umar Fakhruddin *)

*) Penulis adalah Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) alumnus UIN Sunan Kalijaga. Sekarang dia aktif sebagai peneliti di Pusat Kajian Dinamika Agama Budaya dan Masyarakat (PUSKADIABUMA) UIN Sunan Kalijaga dan penulis lepas di berbagai media massa.

Abstract:

Education is the most effective mean to internalize democracy, pluralism, and inclusive values. This kind of education can accommodate every difference. Meanwhile, education that emphasizes internalization of divine values will become solution to various problem of this nation. Dynamic education will made us understand substance and meaning of everything. This paradigm only can be manifested by teacher that have dynamic attitude, on viewing difference, on noticing student’s character and need, and to face life and this world.

Keywords: dynamic education, internalization.

Pendahuluan
Pendidik merupakan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan proses belajar-mengajar. Dari para pendidiklah, anak-anak didik mendapatkan media, motivasi, dan pengetahuan yang bisa mereka gunakan sebagai bekal mengarungi kehidupan. Oleh karena itu, pendidik hendaknnya benar-benar mengetahui peran dan kapasitasnya dalam memberikan proses kependidikan. Pasalnya, pendidik tidak hanya berperan sebagai penyampai pengetahuan, melainkan juga pembimbing murid untuk memahami hidup dan kehidupan.

Dengan demikian, pendidik diharapkan—untuk tidak mengatakan diwajibkan, meskipun sangat diharapkan—menjadi dinamis. Pendidik yang dinamis akan berusaha mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki anak-anak didiknya untuk dioptimalkan dan/atau dikembangkan. Hal ini menjadi penting karena tidak sedikit bakat agung para anak didik acap tidak disumirkan. Hasilnya, mereka tidak bisa berkembang, bahkan bakat-bakat luar biasa tersebut akan mati dan hilang.

Untuk sampai pada kapasitas menjadi pendidik dinamis, khususnya pendidik dalam makna formal, harus memiliki legalisasi berupa Surat Keterangan Mengajar. Ada suatu paradigma dan sikap yang perlu kita tunjamkan dalam jiwa. Sudah seharusnya kita dan semua orang, tandas Ari Prabowo,1 General Manager Eloquent, mengakui bahwa dirinya adalah seorang guru/pendidik. Tidak hanya itu, karena di dalam proses berkehidupan begitu pun pendidikan, pada setiap sisi kehidupan kita tidak pernah lepas dari sebuah ungkapan “take and give”.

Pada proses dan keberlangsungannya, hal ini menempatkan kita sebagai guru atau pendidik. Bila kita adalah pengawas, kepala bagian, anggota staf direksi, orangtua dalam rumah tangga, kakak, paman, dan lain sebagainya, maka kita pasti dan seharusnya melakukan pekerjaan guru itu. Pasalnya, saat itu kita sedang berada di tengah-tengah masyarakat dan sudah pasti kita akan berusaha membantu orang lain. Pendek kata, saat kita membantu orang lain untuk melakukan langkah maju dalam belajar atau melakukan sesuatu, maka kita adalah seorang guru.

Baca selengkapnya: 8-Pendidik Dinamis dan Inovasi dalam Dunia Pendidikan – asef umar

Model-Model Evaluasi Pendidikan

Rohmad Qomari *)

*) Penulis menyelesaikan S-1 di IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Tarbiyah dan S-2 Universitas Negeri Yogyakarta. Sejak Oktober 2003 menduduki jabatan Lektor Kepala di STAIN Purwokerto. Sekarang sedang mengikuti Program
Doktor By Research di UIN Yogyakarta.

Abstract:

On learning literature, there many kind of learning model design, for example model developed by Winarno Surakhmad, Winkel, Hisyam Zaini et al., Briggs and Wager, Gerlach and Ely, and Kemp. Those models design have component and pattern that different each other, from model that have dominant quantitative measure like measurement model and model that using qualitative approach as illuminative model. By studying many models and broaden view not only to one model approach, and even combine (merger) between two or more models, or even developing our specific model. As one basic rule, good evaluation have to comply with several principle, namely validity, reliability, objectivity, continuity, and com-prehensive so the resulted information can became source to make right and wise decision.

Keywords: evaluation, learning, measurement model, illuminative model.

Pendahuluan
Dalam khazanah pembelajaran terdapat bermacam-macam model desain pembelajaran, misalnya model yang dikembangkan oleh Winarno Surakhmad, Winkel, Hisyam Zaini dkk., Briggs dan Wager, Gerlach dan Ely, dan Kemp.1 Dari model-model desain tersebut komponen dan pola antara yang satu dengan lainnya terdapat perbedaan. Meskipun demikian, dari berbagai desain pembelajaran tersebut terdapat komponen-komponen yang termasuk komponen pokok, yaitu tujuan,2 materi, strategi, media,
dan evaluasi. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai; materi adalah bahan yang dipelajari siswa atau diajarkan guru kepada siswa; strategi adalah langkah-langkah yang ditempuh siswa dan/atau guru dalam mempelajari (guru=mengajarkan) materi pelajaran untuk mencapai tujuan; media adalah sarana untuk memudahkan pencapaian tujuan; dan evaluasi adalah proses untuk mengetahui pencapaian hasil dan efektivitas pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi merupakan salah satu komponen pokok yang
selalu ada dalam pembelajaran. Dengan kata lain, sebuah pembelajaran tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan evaluasi.

Secara umum, evaluasi memiliki dua fungsi utama yaitu untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa dan hasil mengajar guru.3 Pengetahuan tentang hasil belajar siswa terkait dengan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi-kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil mengajar guru terkait dengan sejauh mana guru sebagai manajer belajar siswa4 dalam hal merencanakan, mengelola, memimpin, dan mengevaluasi.

Baca selengkapnya: 1-Model-model evaluasi pendidikan – rohmad qomari

Paradigma Pendidikan Kritis: Menuju Humanisasi Pendidikan

Sunhaji *)

*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen tetap dan Ketua Prodi PAI Jurusan Pendidikan (Tarbiyah) STAIN Purwokerto.

Abstract:

The process of education must apply with “Learning Process Skill”, not “Learning Concept”. Process approach marked with student centered curricula, not teacher centered. Role of teacher is as facilitator, mediator,
dynamizing, organizing, and catalyst to apply “dialog” as spirit of education process. Critical education model is an education that independent from internal-institutional fetter, social hegemony, or structured to maintain political and economical stability. These happen in the length of our national history, then produce tame-weak human accorded to system condition. Whereas, education is human right, even people right to enhance its maturity, self-identity, and independence to serve his function to his God.

Keywords: critical education, humanize, human rights.

Pendahuluan
Ada pandangan yang kuat di kalangan para pendidik radikal bahwa pendidikan dan penyelenggaraan proses belajar mengajar—di antaranya dalam bentuk pelatihan—, pada dasarnya tidak pernah terbebas dari kepentingan politik dan sistem sosial ekonomi dalam kekuasaan yang ada.
Oleh karena itu, hakikat pendidikan bagi golongan mereka tidak lebih sebagai sarana untuk mereproduksi sistem dan struktur sosial yang tidak adil, seperti sistem kelas, relasi gender, relasi rasisme, ataupun relasi sistem lainnya. Pandangan seperti ini sering disebut dengan pendidikan sebagai reproduksi sosial.

Pola pendidikan semacam ini telah lama dijalankan oleh bangsa Indonesia. Pola pendidikan ini telah melahirkan orang-orang yang dipakai untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Out-put pendidikan seperti ini adalah orang-orang yang diatur sedemikian rupa untuk mengisi kepentingan
politik tertentu. Dalam hal ini pendidikan adalah wahana penjinakan atau alat hegemoni dari sistem dan ideologi kelompok dominan.

Proses aktualisasi dalam belajar mengajar seperti ini adalah sama dengan yang dikritik oleh Paule Freire dengan teori Banking Concept of Education. Dengan sistem ini, pelajar diberi ilmu pengetahuan agar kelak dapat mendatangkan hasil dengan berlipat-ganda. Jadi, anak adalah objek
investasi dan sumber deposito potensial. Mereka tidak berbeda dengan komoditi ekonomis lainnya yang lazim dikenal. Depositor atau investornya adalah para guru yang mewakili lembaga-lembaga kemasyarakatan mapan dan berkuasa. Sementara depositonya berupa ilmu pengetahuan yang
diajarkan kepada anak didik. Anak didik pun lantas diperlakukan sebagai “bejana kosong” yang akan diisi sebagai sarana tabungan atau penanaman “modal ilmu pengetahuan” yang akan dipetik hasilnya kelak.1 Lebih lanjut, Freire menegaskan bahwa pendidikan adalah memanusiakan manusia
kembali. Gagasan ini berangkat dari suatu analisis bahwa sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya membuat masyarakat mengalami proses dehumanisasi. 2 Pendidikan sebagai bagian dari sistem masyarakat justru menjadi pelanggeng proses dehumanisasi.

Baca selengkapnya: 8-paradigma-pendidikan-kritis-sunhaji

Pengembangan Instrumen Evaluasi Domain Afektif

Rohmad Qomari *)

*) Penulis menyelesaikan S-1 di IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Tarbiyah dan S-2 Universitas Negeri Yogyakarta. Sejak Oktober 2003 menduduki jabatan Lektor Kepala di STAIN Purwokerto. Sekarang sedang mengikuti Program Doktor By Research di UIN Yogyakarta.

Abstract:

To carry out evaluation comprehensively, we need appropriate instrument that suitable with domain that being evaluated. Evaluation instrument development with test has been conducted by experts. These instruments were only suitable to measure cognitive domain and part of psychomotor domain. To measure affective domain, we need to develop non-test evaluation instrument (alternative test). The development of this instrument tends to more difficult and complicated compare with instrument test evaluation instrument. Therefore, it does necessitate a through study to derive and elaborate affective domain to specific aspect to develop valid and reliable instrument.

Keywords: evaluation instrument, affective domain, reliable.

Pendahuluan
Pembelajaran adalah perubahan dalam diri seseorang yang merupakan hasil pengalaman. Perubahan pada seseorang tersebut dapat dilihat pada aspek behavioral dan kognitif. Para ahli psikologi behavioral seperti J.B. Watson, E.L. Thorndike, dan B.F. Skinner menegaskan bahwa pembelajaran merupakan perubahan perilaku, yang dengannya seseorang bertindak dalam satu situasi tertentu. Sebaliknya, para psikolog kognitif seperti Jean Piaget, Robert Claser, John Anderson, dan David Ausumbel mengatakan bahwa pembelajaran merupakan proses internal yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Menurut pandangan kognitif pembelajaran merupakan perubahan dalam kemampuan seseorang untuk me0respons satu situasi tertentu.1

Terdapat bermacam-macam model desain pembelajaran, misalnya model yang dikembangkan oleh Winarno Surakhmad, Winkel, Hisyam Zaini dkk., Briggs dan Wager, Gerlach dan Ely, dan Kemp.2 Dari model-model desain tersebut komponen dan polanya antara yang satu dengan lainnya terdapat perbedaan. Meskipun demikian, dari berbagai desain pembelajaran tersebut terdapat komponen-komponen yang termasuk komponen pokok, yaitu tujuan, materi, strategi, media, dan evaluasi. Tujuan3 adalah sesuatu yang ingin dicapai; materi adalah bahan yang dipelajari siswa atau diajarkan guru kepada siswa; strategi adalah langkah-langkah yang ditempuh siswa dan/atau guru dalam mempelajari (guru=mengajarkan) materi pelajaran untuk mencapai tujuan; media adalah sarana untuk memudahkan pencapaian tujuan; dan evaluasi adalah proses untuk mengetahui
pencapaian hasil dan efektivitas pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi merupakan salah satu komponen pokok yang selalu ada dalam pembelajaran. Dengan kata lain, pembelajaran tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan evaluasi.

Baca selengkapnya: 7-pengembangan-instrumen-evaluasi-domain-afektif-rohmad-qomari

Kepemimpinan Pendidikan: Tinjauan terhadap Teori Sifat dan Tingkah Tingkah-laku

Muh. Hizbul Muflihin *)

*) Penulis adalah Magister Pendidikan (M.Pd.), dosen tetap dan Ketua Prodi KI, STAIN Purwokerto.

Abstract:

The substance of education is learning activity. The key of education successfulness is correlation and interaction between teacher and headmaster as top level leader at school. The ability or competence of school leader (headmaster) to develop teacher spirit or other employee is depending on character and ways shown to them. Its mean that good manner and how to treat other team-member has significant effect to his success to implement leadership at school. Education leader, at every level—headmaster, vice, teacher or other official—must able to play role as EMASLIM; namely educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, and motivator.

Keywords: learning activity, character and manner, education leadership.

Pendahuluan
Sekolah sebagai salah satu bentuk organisasi formal terdiri dari unsur tujuan, sekumpulan orang, serta adanya hierarki kewenangan. Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus agar dapat menggerakan dan memotivasi orang-orang yang terlibat dalam institusi tersebut, maka diperlukan adanya suatu kepemimpinan.
Karby1 menyatakan bahwa kepemimpinan atau leadership berarti membimbing, artinya proces of managing organization, yaitu proses yang berlangsung dalam pengendalian organisasi. Soekarno2 juga menyatakan bahwa kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas atau tindakan untuk mempengaruhi serta menggiatkan orang-orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan. Selain itu, kepemimpinan juga bisa diartikan dengan seni mengkoordinasikan dan mendorong orang atau kelompok guna mencapai tujuan yang dikehendaki.3

Baca selengkapnya: 6-kepemimpinan-pendidikan-muflihin

Sekolah sebagai Tempat Pesemaian Nilai Multikulturalisme

Anwar Efendi *)

*) Penulis adalah dosen di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Yogyakarta, kini sedang menempuh program Doktor di Universitas Negeri Malang.

Abstract:

A nation’s reality showing cultural diversity, directed us to grasp multiculturalism principle. In this principle, there’s consciousness that nation is not singular, but plural, consist of many different components. Historical realities showing that Indonesian nation stand in midst cultural diversity. We can call Indonesia as most complete plural country in
the world, beside America. In America, we know et pluribus unum slogan, resemble with bhineka tunggal ika, literally stand for many but one. Latest condition showed that cultural diversity became source of conflict between nations-components. Multidimensional crisis suffered by Indonesian nation still not ending yet. Therefore, we need explicit and clear action and step to maintain society’s attitude to care, respect, and understand cultural diversity values that become fundament of this nation and state. One of its steps is make cultural pluralism as educational strategy at school.

Keywords: multiculturalism and multiculturalism education.

Pengantar
Sebuah bangsa terbentuk apabila dalam kelompok manusia itu terdapat nilai-nilai yang sama dan berkeinginan kuat untuk hidup bersama. Nilai-nilai yang sama ini dapat benar-benar sama yang dapat berakar dari kebudayaan yang lebih kurang sama, dapat pula berupa aspirasi untuk bersatu dengan dilandasi realita bahwa dalam kesamaan dan kebersamaan itu pada hakikatnya terdapat berbagai perbedaan. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan ditetapkan asas yang dianut oleh suatu bangsa. Penetapan suatu asas yang akan dianut tentu saja berdasarkan kesepakatan bersama antarkomponen penting dalam bangsa tersebut.1

Penetapan untuk memilih suatu asas disesuaikan dengan realitas dalam bangsa itu sendiri. Realitas suatu bangsa yang menunjukkan adanya kondisi keanekaragaman budaya mengarahkan pada pilihan untuk menganut asas multi-kulturalisme. Dalam asas multikulturalisme ada kesadaran bahwa bangsa itu tidak tunggal, tetapi terdiri atas sekian banyak komponen yang berbeda. Multikluturalisme menekankan prinsip tidak ada kebudayaan yang tinggi, dan tidak ada kebudayaan yang rendah di antara keragaman budaya tersebut. Semua kebudayaan pada prinsipnya sama-sama ada. Oleh karena itu, harus diperlakukan dalam konteks duduk sama rendah dan berdiri sama
tinggi.

Asas itu pulalah yang diambil oleh Indonesia, yang kemudian dirumuskan dalam semboyan bhineka tunggal ika. Pernyataan tersebut mengandung makna meskipun berbeda-beda tetapi ada keinginan untuk tetap menjadi satu. Indonesia adalah potret sebuah negeri yang memiliki keragaman
budaya. Dalam pandangan Koentjaraningrat Indonesia dapat disebut sebagai negara plural terlengkap di dunia di samping Amerika. Di Amerika dikenal semboyan et pluribus unum, yang mirip dengan bhineka tunggal ika, yang berarti banyak namun hakikatnya satu.2

Baca selengkapnya: 5-sekolah-sebagai-tempat-pesemaian-nilai-multikulturalisme-anwar-efendi

Pengembangan STAIN: antara Tantangan dan Peluang di Indonesia

Moh. Roqib *)

*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen tetap Jurusan Pendidikan (Tarbiyah) STAIN Purwokerto, sedang menyelesaikan program Doktor (menunggu promosi) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Abstract:

If we notice Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 about Teacher and Lecturer, and Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 about National Standard of education, we realize that
it’s a chance for PTAIN (State Islamic Higher Education) to strengthen its position, politically or socially. Here, role of alumni, academician, and Department of Religion officer that in charge of education, is to build plan and concrete action using all potential and involved every institution related. With this fine planning and cooperation of every institution, solution about Islamic education will be found.

Keywords: government act, State Islamic Higher Education, Department of Religion.

Pendahuluan
Pada awal tahun 1990-an, penulis mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Se-Indonesia di Kaliurang Yogyakarta mewakili Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga. Saat dibuka sesi tanya-jawab dengan penceramah, Prof. Muin Umar,1 penulis mengajukan pertanyaan tentang problem pengembangan PTAI atau IAIN di antaranya problem kelembagaan
yang terkait dengan pengakuan dan pembiayaan. Konon anggaran 14 IAIN se-Indonesia sama dengan anggaran satu IKIP Negeri Yogyakarta.2 Hal ini disinyalir karena perbedaan departemen sehingga berbeda pula kebijakan dan anggarannya, padahal sama-sama Institut. Bagaimana jika IAIN ini disatukan dalam satu naungan departemen, yaitu IAIN berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan3 sama dengan IKIP negeri agar IAIN mendapatkan perlakukan, pengakuan, dan anggaran yang sama? Prof. Muin Umar menjawab tidak semudah itu memindahkan IAIN dari Departemen Agama ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, karena
IAIN memiliki sejarah yang unik dan perjuangan panjang. Jasa para pendiri IAIN dan Departemen Agama tidak mungkin dilupakan.
Penulis memahami jawaban Prof. Muin sebagai orangtua yang pernah mengalami detik-detik menegangkan saat memperjuangkan status IAIN di Departemen Agama dan IAIN sebagai sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mendapatkan naungan politik dan anggaran dari Negara. Perjuangan berat yang telah dilakukan tidak mudah untuk dihapus begitu saja hanya karena anggaran yang kecil dan pengakuan yang setengah hati. Secara psikis, peralihan IAIN ke Departemen Pendidikan mengesankan bahwa IAIN telah pindah tangan yang terkesan negatif karena ada perasaan kalah dan rendah.

Baca selengkapnya: 4-pengembangan-stain-antara-tantangan-dan-peluang-moh-roqib

Tantangan Pendidikan Islam di Era Globalisasi

A. Fatih Syuhud *)

*) Penulis adalah Kandidat Doktor Islamic Studies, di Jamia Millia University, New Delhi, India, dan aktif nge-blog di http://www.fatihsyuhud.com.

Abstract:

From the beginning of television era, Islamic society become only as consumer, and West (non-Muslim) as ruler and of every modern technology. From this, there’s several problems related with Islamic education. First, what step should taken by every Muslim, parent and educator to anticipation and response early to moral distortion symptom made by television, internet, and other media? Second, west is the only key master from every news media, newspaper or electronic media. News tends to contain bias, especially if correlated with Islamic world. Third, science and technology become specific domination of western word, therefore every Muslim who interested to delve with this field forced to follow western term-term, that often contrary with Islamic vales, and unconsciously they become fanatic defender of West. Therefore, Islamic education needs
participation of every Muslim individual, and also institution, or even state.

Keywords: television era, globalization, Islamic vales, Islamic education.

Pendahuluan
Teknologi modern telah memungkinkan terciptanya komunikasi bebas lintas benua, lintas negara, menerobos berbagai pelosok perkampungan di pedesaan dan menyelusup di gang-gang sempit di perkotaan, melalui media audio (radio) dan audio visual (televisi, internet, dan lain-lain). Fenomena
modern yang terjadi di awal milenium ketiga ini popular dengan sebutan globalisasi.

Sebagai akibatnya, media ini, khususnya televisi, dapat dijadikan alat yang sangat ampuh di tangan sekelompok orang atau golongan untuk menanamkan atau, sebaliknya, merusak nilai-nilai moral, untuk mempengaruhi atau mengontrol pola pikir seseorang oleh mereka yang mempunyai kekuasaan terhadap media tersebut. Persoalan sebenarnya terletak pada mereka yang menguasai komunikasi global tersebut memiliki perbedaan perspektif yang ekstrim dengan Islam dalam memberikan kriteria nilainilai moral; antara nilai baik dan buruk, antara kebenaran sejati dan yang artifisial. Di sisi lain era kontemporer identik dengan era sains dan teknologi, yang pengembangannya tidak terlepas dari studi kritis dan riset yang tidak kenal henti. Dengan semangat yang tak pernah padam ini para saintis telah memberikan kontribusi yang besar kepada kesejahteraan umat manusia di samping kepada sains itu sendiri. Hal ini sesuai dengan identifikasi para saintis sebagai pecinta kebenaran dan pencarian untuk
kebaikan seluruh umat manusia. Akan tetapi, sekali lagi, dengan perbedaan perspektif terhadap nilainilai etika dan moralitas agama, jargon saintis sebagai pencari kebenaran tampaknya perlu dipertanyakan. Apalagi bila dilihat data-data berikut.

Baca selengkapnya: 3-tantangan-pendidikan-islam-fatih-syuhud