Archive for the ‘Madrasah’ Tag

Epistemologi Pendidikan Islam:Melacak Metodologi Pengetahuan Perguruan Tinggi Islam Klasik

Musnur Hery *)

*) Penulis adalah Doktor lulusan UIN Sunan Kalijaga (2008), Dosen Fak. Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang. Bukubukunya yang telah terbit: Filsafat Wacana, Terjemahan dari buku Paul Ricoeur, Interpretation Theory: Discourse and the Surpluss of Meaning, Yogyakarta: Ircisod, 2002. Hermeneutika, Terjemahan dari Richard E. Palmer, Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermarcher, Dilthey, Heidegger and Gadamer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Abstract:

Islamic higher college not only limited to higher education that famous at Islamic history like madrasah (e.g. Nizamiyah), and al-Jami’ah (e.g. al-Azhar). Yet, Islamic higher college is the implementation of learning process that can be categorized in higher education stage, that being practiced in Moslem society, even still in non-formal or informal form before madrasah existence. Several epistemologies branch indeed take place at formal institution, while some epistemologies branch theoretically applied at formal institution, but it’s practiced at non-formal institutions. These non-formal institutions were still reflecting Islamic higher education level.

Keywords: Islamic higher college, madrasah, al-Jami’ah, non-formal, informal, epistemology.

Pendahuluan

Harus ditegaskan terlebih dahulu, sebelum mengulas epistemologi di perguruan tinggi Islam, bahwa yang dimasudkan dengan perguruan tinggi Islam tidak hanya sebatas lembaga pendidikan tinggi yang sudah masyhur dalam sejarah pendidikan Islam seperti madrasah (misalnya Nizamiyah), dan al- Jami’ah (seperti al-Azhar). Dua lembaga terakhir ini merupakan pengembangan selanjutnya dari pendidikan tinggi Islam. Namun, perguruan tinggi Islam adalah pelaksanaan proses belajar-mengajar yang dapat dikategorikan dalam jenjang pendidikan tinggi, yang dipraktikkan dalam mayarakat Islam, meskipun masih dalam bentuk yang non-formal atau informal sebelum kehadiran madrasah.

Hal ini berarti, sebagaimana yang dikatakan Bayard Dodge, proses belajar-mengajar yang masuk kategori jenjang pendidikan tinggi dalam lembaga masjid, majlis maupun halaqah ataupun di lembagalembaga lain dapat dikategorikan sebagai perguruan tinggi Islam. Penegasan ini dirasakan perlu karena memang yang menjadi fokus telaah bukanlah persoalan manajemen, organisasi dan profesionalisme kelembagaan, melainkan adalah bagaimana sumber pengetahuan di perguruan tinggi tersebut? Cara memperoleh pengetahuan tersebut serta pengembangannya.

Baca selengkapnya: 7-Epistemologi Pendidikan Islam – musnur hery

Advertisements

Problem Pengajaran Sastra di SMK

Teguh Trianton *)

*) Penulis adalah Sarjana Pendidikan (S.Pd.), pernah bekerja sebagai wartawan. Kini menjadi guru Bahasa dan Sastra Indonesia pada SMK Widya Manggala Purbalingga. Buku antologi yang memuat karyanya; puisi “Jiwajiwa
Mawar” (Bukulaela, 2003), “Untuk Sebuah Kasihsayang” (Bukulaela, 2004), antologi “Puisi Penyair Jawa Tengah: Pendhapa-1” (TBJT 2005). Kumpulan Cerpen (Kumcer) “Robingah Cintailah Aku” STAIN Purwokerto Press (Grafindo 2007), antologi “Temu Penyair Antar Kota: Pendhapa-5 (TBJT 2008).

Abstract: At high-school vocational education, literary lesson didn’t have yang proper portion. This is a serious problem, if education wishes to build nation character by humanizing human. The problem at vocational education is, at its 2004’s curriculum that Indonesian language lesson fully directed to one direction, namely using utilizing right and roper Indonesian language to communicate at work. Therefore, it’s the time for government and education department to reformulate or revitalize the real education goal, by equalizing all matters and lesson even if that lesson didn’t tested at national test (UN). Teacher also must apply curriculum with flexibility and wise, because curriculum inst a sacred text that annul interpretation and difference on its realization.

Keywords: vocational education, literary lesson, curriculum.

Pengantar

Hubungan bahasa dengan sastra Indonesia pada dasarnya serupa dua sisi mata uang logam. Keduanya saling ketergantungan, tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri. Sastra merupakan sistem tanda yang mempunyai makna dengan bahasa sebagai mediumnya (Pradopo, 1995). Bahasa sendiri tidaklah netral, sebab sebelum jadi anasir dari bangunan karya sastra, bahasa telah memiliki arti tersendiri (meaning) berdasarkan konvensi bahasa tingkat pertama melalui pembacaan heuristik.

Sumbangan sastra sendiri terhadap khazanah bahasa Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Konvensikonvensi sastra dengan sendirinya memberikan sokongan yang besar bagi perkembangan bahasa.

Dalam pendidikan, nilai estetik dan puitik sastra selama ini diyakini mampu memompa dan membangun karakter manusia. Bahkan, mendiang Presiden Amerika Serikat John F. Kenedy (JFK) begitu yakin bahwa sastra mampu meluruskan arah kebijakan politik yang bengkok sehingga politikus yang mati tertembak ini mengatakan, “Ketika Politik Bengkok, Sastra akan Meluruskannya”.

Baca selengakapnya: 4-Problem Pengajaran Sastra – teguh trianton

Guru Dituntut, Guru Menuntut

Muhammad Irsyad *)
*) Penulis adalah Doktorandus dan Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I.), dosen tetap di jurusan Pendidikan (Tarbiyah) STAIN Purwokerto.

Abstract:

the emergence of Act number 14, 2005 (Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005) actually mean answer question about teacher problems. Until now, teacher always demanded to have professional skill and competency. However, on the other side, the consequence accepted did not equal with effort exertion for teacher profession. Teacher and lecturer act try to answer several problems about right and obligation of teacher and lecturer, even its implementation still far from what is teacher hoping and demanded.

Keywords: teacher, Profession, Competency.

Pendahuluan
Keberadaan guru senantiasa menjadi isu menarik dalam diskursus pendidikan di Indonesia. Kedudukannya senantiasa dikaitkan dengan kualitas hasil pendidikan itu sendiri. Jika suatu pendidikan memiliki kualitas baik, maka guru mendapatkan pujian karena dianggap berhasil melakukan proses pendidikan dengan baik. Sebaliknya, jika suatu pendidikan memiliki kualitas tidak baik, maka guru akan “panen” kritikan, bahkan cemoohan karena dianggap tidak becus melaksanakan proses pendidikan. Tidak salah kiranya jika masyarakat menilai sebuah sekolah, pertama-tama dengan menengok deretan nama-nama gurunya. Mulai dari gelar kesarjanaannya, tingkat pendidikannya, kiprahnya di masyarakat, ketenarannya, dan sederet pertimbangan lainnya. Hal ini bisa diamati pada waktu menjelang pendaftaran siswa baru, baik pendidikan tingkat dasar maupun pendidikan tingkat menengah.

Isu mengenai guru semakin menarik dan mencapai puncaknya, ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Isu tersebut menjadi menarik karena dalam undang-undang tersebut memberi sejuta harapan bagi guru untuk memperbaiki masa depannya. Betapa tidak, guru yang selama ini identik dengan “penderitaan”, dalam undang-undang tersebut dijanjikan akan dinaikkan dua kali lipat penghasilannya, ditambah mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan lainnya, seperti tunjangan khusus bagi yang bertugas di daerah terpencil, tunjangan kesehatan, serta bantuan pendidikan bagi yang ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Di lain sisi, dalam undang-undang tersebut mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi bagi guru jika ingin memperoleh penghasilan berlipat-lipat dan tunjangan-tunjangan dimaksud, seperti tingkat pendidikan yang minimal S-1 atau Diploma IV dan lulus uji kompetensi.

Baca selengkapnya: 2-Guru Dituntut, guru menuntut – M irsyad