Archive for the ‘Vol. 13 No. 1 Jan-Apr 2008’ Category

Reforming Pakistan’s Educational System: The Challenge of the Madrassas

Robert Looney *)

*) Penulis adalah lulusan Program Doktoral Angkatan Laut Amerika Serikat (Naval Postgraduate School), di Monterey, Califomia. Ia menjadi peneliti serta analis di Angkatan Laut Amerika Serikat (Navy), terutama tentang
seluk-beluk terorisme di Asia. Alamat korespondensi adalah: Dr Robert Looney, Professor, Naval Postgraduate School, Monterey, CA 93943, E-mail: relooney@nps.navy.mil

Abstract:

Dalam artikel ini, penulis menyelidiki riwayat dan unjuk kerja sistem sekolah “Madrasah” di Pakistan. Ia memandang bahwa Madrasah telah menjadi salah satu sumber fundamentalisme Islam di negeri itu, dan sumber potensial
perekrutan pejuang Islam militan yang ditakuti oleh Barat.

Kata Kunci: Pakistan, pendidikan, sekolah madrasah, fundamentalisme Islam, Wahabiisme, Jihad.

Introduction
The field of development economics has, over the years, produced a number of general principles to guide countries in their efforts at improving the lot of the average citizen. Many of these take the form of a vicious cycle, with perhaps the most pervasive one being that poverty causes illiteracy and illiteracy causes poverty. No country today better exemplifies this cycle than Pakistan. In fact, Pakistan remains a country where most education plans and policies have failed to make any significant contribution to
increase literacy rates, improve employment opportunities, and enhance quality of life for the poor.1 In turn, the country’s poverty and underdevelopment has made it difficult to mobilize the funds needed to
significantly upgrade the nation’s educational system.

As a result, poverty is an increasing problem for the country. A recent World Bank Report2 notes that while the educated and well-off urban populations in Pakistan have standards of living similar to their counterparts in other countries of like income range, the urban poor and most of the rural population are being left behind. While poverty has always been a major problem facing the country, its increase is a recent phenomenon. More troubling, the incidence of poverty may even be increasing – rates which had fallen substantially in the 1980s and early 1990s started to rise again towards the end of the decade. Currently around 33 percent of the country’s population can be classified as poor. More
importantly, differences in per capita income across regions have persisted or widened.

Read more: 11-reforming-pakistans-educational-system-robert-looney

Advertisements

Urgensi Studi Ekonomi Islam

Ahmad Dahlan *)

*) Penulis adalah Magister Studi Islam (M.S.I.), dosen tetap dan Ketua Prodi Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Islam (Syari’ah) STAIN Purwokerto.

Abstract:

Islamic economy discourse tend to viewed as no more than conventional economy that developed with ethic-religious content, but actually it’s have wide and specific area. To elaborate that width, nowadays urgently needed a
study media or special education related with Islamic economy science discipline. The aim is to produce economist that have humanist and religious mental, therefore economy can maintain its religious norms.

Keywords: urgency, study, Islam economy, humanist economist.

Pendahuluan

Studi ekonomi Islam merupakan proses aktualisasi dan kontekstualisasi fiqhiyyah al-muamalah atau asasul itqishâdiyah (dasar-dasar ilmu ekonomi) terhadap kebutuhan sistem ekonomi. Aktualisasi dan kontekstualisasi ini selaras dengan fenomena empiris yang menuntut domain keilmuan normatif tidak menjadi rutinitas teks yang hanya dikaji dan dibaca, tetapi harus aplikabel sehingga atas dasar ini dibutuhkan studi di bidang ekonomi.

Kebutuhan terhadap studi tersebut semakin mendesak karena; pertama dari aspek sistem, ekonomi Islam berkembang pada saat hegemoni sistem kapitalis telah berpengaruh pada hampir seluruh aktivitas ekonomi publik. Kedua, dari aspek opini publik, masih terdapat kesalahpahaman masyarakat muslim bahwa sistem ekonomi Islam hanya sistem ekonomi konvensional yang berganti baju dan dipoles sedikit sehingga tampak islami.

Ketiga, dari aspek political will, beragam regulasi terkait dengan sistem ekonomi Islam telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui perundang-undangan atau peraturan hukum yang lain. Di bidang perbankan terdapat UU Nomor 10 Tahun 1998 pengganti UU No 7 Tahun 1992 dan UU
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang membuka peluang bisnis Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah nonbank semakin berkembang. Di bidang fiskal, terdapat UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan KMA Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang menjadikan seseorang yang telah membayar zakat sebesar 2,5 persen dapat mengurangi kewajiban pembayaran pajak. Di bidang peradilan, terdapat UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang kewenangan kompetensinya bertambah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait bisnis syariah.

Ketiga hal di atas semakin memberikan kejelasan bahwa studi ekonomi Islam menjadi sesuatu yang urgen. Studi ekonomi Islam dibutuhkan untuk dapat memberikan suatu penguatan terhadap sistem yang telah berjalan sehingga menjadi lebih baik serta mengklarifikasi bahwa sistem ekonomi tidak melenceng dari asas-asas normatif. Semakin banyak studi ekonomi Islam dilakukan secara formal, maka akan banyak lahir intelektual (ahli ekonomi Islam) yang dapat menerjemahkan kebutuhan aplikasi terhadap teks-teks normatif yang terdapat dalam fiqhiyyah al-muamalah atau asasul itqishâdiyah.

Baca selengkapnya: 9-urgensi-studi-ekonomi-islam-ahmad-dahlan

Paradigma Pendidikan Kritis: Menuju Humanisasi Pendidikan

Sunhaji *)

*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen tetap dan Ketua Prodi PAI Jurusan Pendidikan (Tarbiyah) STAIN Purwokerto.

Abstract:

The process of education must apply with “Learning Process Skill”, not “Learning Concept”. Process approach marked with student centered curricula, not teacher centered. Role of teacher is as facilitator, mediator,
dynamizing, organizing, and catalyst to apply “dialog” as spirit of education process. Critical education model is an education that independent from internal-institutional fetter, social hegemony, or structured to maintain political and economical stability. These happen in the length of our national history, then produce tame-weak human accorded to system condition. Whereas, education is human right, even people right to enhance its maturity, self-identity, and independence to serve his function to his God.

Keywords: critical education, humanize, human rights.

Pendahuluan
Ada pandangan yang kuat di kalangan para pendidik radikal bahwa pendidikan dan penyelenggaraan proses belajar mengajar—di antaranya dalam bentuk pelatihan—, pada dasarnya tidak pernah terbebas dari kepentingan politik dan sistem sosial ekonomi dalam kekuasaan yang ada.
Oleh karena itu, hakikat pendidikan bagi golongan mereka tidak lebih sebagai sarana untuk mereproduksi sistem dan struktur sosial yang tidak adil, seperti sistem kelas, relasi gender, relasi rasisme, ataupun relasi sistem lainnya. Pandangan seperti ini sering disebut dengan pendidikan sebagai reproduksi sosial.

Pola pendidikan semacam ini telah lama dijalankan oleh bangsa Indonesia. Pola pendidikan ini telah melahirkan orang-orang yang dipakai untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Out-put pendidikan seperti ini adalah orang-orang yang diatur sedemikian rupa untuk mengisi kepentingan
politik tertentu. Dalam hal ini pendidikan adalah wahana penjinakan atau alat hegemoni dari sistem dan ideologi kelompok dominan.

Proses aktualisasi dalam belajar mengajar seperti ini adalah sama dengan yang dikritik oleh Paule Freire dengan teori Banking Concept of Education. Dengan sistem ini, pelajar diberi ilmu pengetahuan agar kelak dapat mendatangkan hasil dengan berlipat-ganda. Jadi, anak adalah objek
investasi dan sumber deposito potensial. Mereka tidak berbeda dengan komoditi ekonomis lainnya yang lazim dikenal. Depositor atau investornya adalah para guru yang mewakili lembaga-lembaga kemasyarakatan mapan dan berkuasa. Sementara depositonya berupa ilmu pengetahuan yang
diajarkan kepada anak didik. Anak didik pun lantas diperlakukan sebagai “bejana kosong” yang akan diisi sebagai sarana tabungan atau penanaman “modal ilmu pengetahuan” yang akan dipetik hasilnya kelak.1 Lebih lanjut, Freire menegaskan bahwa pendidikan adalah memanusiakan manusia
kembali. Gagasan ini berangkat dari suatu analisis bahwa sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya membuat masyarakat mengalami proses dehumanisasi. 2 Pendidikan sebagai bagian dari sistem masyarakat justru menjadi pelanggeng proses dehumanisasi.

Baca selengkapnya: 8-paradigma-pendidikan-kritis-sunhaji

Pengembangan Instrumen Evaluasi Domain Afektif

Rohmad Qomari *)

*) Penulis menyelesaikan S-1 di IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Tarbiyah dan S-2 Universitas Negeri Yogyakarta. Sejak Oktober 2003 menduduki jabatan Lektor Kepala di STAIN Purwokerto. Sekarang sedang mengikuti Program Doktor By Research di UIN Yogyakarta.

Abstract:

To carry out evaluation comprehensively, we need appropriate instrument that suitable with domain that being evaluated. Evaluation instrument development with test has been conducted by experts. These instruments were only suitable to measure cognitive domain and part of psychomotor domain. To measure affective domain, we need to develop non-test evaluation instrument (alternative test). The development of this instrument tends to more difficult and complicated compare with instrument test evaluation instrument. Therefore, it does necessitate a through study to derive and elaborate affective domain to specific aspect to develop valid and reliable instrument.

Keywords: evaluation instrument, affective domain, reliable.

Pendahuluan
Pembelajaran adalah perubahan dalam diri seseorang yang merupakan hasil pengalaman. Perubahan pada seseorang tersebut dapat dilihat pada aspek behavioral dan kognitif. Para ahli psikologi behavioral seperti J.B. Watson, E.L. Thorndike, dan B.F. Skinner menegaskan bahwa pembelajaran merupakan perubahan perilaku, yang dengannya seseorang bertindak dalam satu situasi tertentu. Sebaliknya, para psikolog kognitif seperti Jean Piaget, Robert Claser, John Anderson, dan David Ausumbel mengatakan bahwa pembelajaran merupakan proses internal yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Menurut pandangan kognitif pembelajaran merupakan perubahan dalam kemampuan seseorang untuk me0respons satu situasi tertentu.1

Terdapat bermacam-macam model desain pembelajaran, misalnya model yang dikembangkan oleh Winarno Surakhmad, Winkel, Hisyam Zaini dkk., Briggs dan Wager, Gerlach dan Ely, dan Kemp.2 Dari model-model desain tersebut komponen dan polanya antara yang satu dengan lainnya terdapat perbedaan. Meskipun demikian, dari berbagai desain pembelajaran tersebut terdapat komponen-komponen yang termasuk komponen pokok, yaitu tujuan, materi, strategi, media, dan evaluasi. Tujuan3 adalah sesuatu yang ingin dicapai; materi adalah bahan yang dipelajari siswa atau diajarkan guru kepada siswa; strategi adalah langkah-langkah yang ditempuh siswa dan/atau guru dalam mempelajari (guru=mengajarkan) materi pelajaran untuk mencapai tujuan; media adalah sarana untuk memudahkan pencapaian tujuan; dan evaluasi adalah proses untuk mengetahui
pencapaian hasil dan efektivitas pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi merupakan salah satu komponen pokok yang selalu ada dalam pembelajaran. Dengan kata lain, pembelajaran tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan evaluasi.

Baca selengkapnya: 7-pengembangan-instrumen-evaluasi-domain-afektif-rohmad-qomari

Kepemimpinan Pendidikan: Tinjauan terhadap Teori Sifat dan Tingkah Tingkah-laku

Muh. Hizbul Muflihin *)

*) Penulis adalah Magister Pendidikan (M.Pd.), dosen tetap dan Ketua Prodi KI, STAIN Purwokerto.

Abstract:

The substance of education is learning activity. The key of education successfulness is correlation and interaction between teacher and headmaster as top level leader at school. The ability or competence of school leader (headmaster) to develop teacher spirit or other employee is depending on character and ways shown to them. Its mean that good manner and how to treat other team-member has significant effect to his success to implement leadership at school. Education leader, at every level—headmaster, vice, teacher or other official—must able to play role as EMASLIM; namely educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, and motivator.

Keywords: learning activity, character and manner, education leadership.

Pendahuluan
Sekolah sebagai salah satu bentuk organisasi formal terdiri dari unsur tujuan, sekumpulan orang, serta adanya hierarki kewenangan. Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus agar dapat menggerakan dan memotivasi orang-orang yang terlibat dalam institusi tersebut, maka diperlukan adanya suatu kepemimpinan.
Karby1 menyatakan bahwa kepemimpinan atau leadership berarti membimbing, artinya proces of managing organization, yaitu proses yang berlangsung dalam pengendalian organisasi. Soekarno2 juga menyatakan bahwa kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas atau tindakan untuk mempengaruhi serta menggiatkan orang-orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan. Selain itu, kepemimpinan juga bisa diartikan dengan seni mengkoordinasikan dan mendorong orang atau kelompok guna mencapai tujuan yang dikehendaki.3

Baca selengkapnya: 6-kepemimpinan-pendidikan-muflihin

Sekolah sebagai Tempat Pesemaian Nilai Multikulturalisme

Anwar Efendi *)

*) Penulis adalah dosen di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Yogyakarta, kini sedang menempuh program Doktor di Universitas Negeri Malang.

Abstract:

A nation’s reality showing cultural diversity, directed us to grasp multiculturalism principle. In this principle, there’s consciousness that nation is not singular, but plural, consist of many different components. Historical realities showing that Indonesian nation stand in midst cultural diversity. We can call Indonesia as most complete plural country in
the world, beside America. In America, we know et pluribus unum slogan, resemble with bhineka tunggal ika, literally stand for many but one. Latest condition showed that cultural diversity became source of conflict between nations-components. Multidimensional crisis suffered by Indonesian nation still not ending yet. Therefore, we need explicit and clear action and step to maintain society’s attitude to care, respect, and understand cultural diversity values that become fundament of this nation and state. One of its steps is make cultural pluralism as educational strategy at school.

Keywords: multiculturalism and multiculturalism education.

Pengantar
Sebuah bangsa terbentuk apabila dalam kelompok manusia itu terdapat nilai-nilai yang sama dan berkeinginan kuat untuk hidup bersama. Nilai-nilai yang sama ini dapat benar-benar sama yang dapat berakar dari kebudayaan yang lebih kurang sama, dapat pula berupa aspirasi untuk bersatu dengan dilandasi realita bahwa dalam kesamaan dan kebersamaan itu pada hakikatnya terdapat berbagai perbedaan. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan ditetapkan asas yang dianut oleh suatu bangsa. Penetapan suatu asas yang akan dianut tentu saja berdasarkan kesepakatan bersama antarkomponen penting dalam bangsa tersebut.1

Penetapan untuk memilih suatu asas disesuaikan dengan realitas dalam bangsa itu sendiri. Realitas suatu bangsa yang menunjukkan adanya kondisi keanekaragaman budaya mengarahkan pada pilihan untuk menganut asas multi-kulturalisme. Dalam asas multikulturalisme ada kesadaran bahwa bangsa itu tidak tunggal, tetapi terdiri atas sekian banyak komponen yang berbeda. Multikluturalisme menekankan prinsip tidak ada kebudayaan yang tinggi, dan tidak ada kebudayaan yang rendah di antara keragaman budaya tersebut. Semua kebudayaan pada prinsipnya sama-sama ada. Oleh karena itu, harus diperlakukan dalam konteks duduk sama rendah dan berdiri sama
tinggi.

Asas itu pulalah yang diambil oleh Indonesia, yang kemudian dirumuskan dalam semboyan bhineka tunggal ika. Pernyataan tersebut mengandung makna meskipun berbeda-beda tetapi ada keinginan untuk tetap menjadi satu. Indonesia adalah potret sebuah negeri yang memiliki keragaman
budaya. Dalam pandangan Koentjaraningrat Indonesia dapat disebut sebagai negara plural terlengkap di dunia di samping Amerika. Di Amerika dikenal semboyan et pluribus unum, yang mirip dengan bhineka tunggal ika, yang berarti banyak namun hakikatnya satu.2

Baca selengkapnya: 5-sekolah-sebagai-tempat-pesemaian-nilai-multikulturalisme-anwar-efendi

Pengembangan STAIN: antara Tantangan dan Peluang di Indonesia

Moh. Roqib *)

*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen tetap Jurusan Pendidikan (Tarbiyah) STAIN Purwokerto, sedang menyelesaikan program Doktor (menunggu promosi) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Abstract:

If we notice Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 about Teacher and Lecturer, and Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 about National Standard of education, we realize that
it’s a chance for PTAIN (State Islamic Higher Education) to strengthen its position, politically or socially. Here, role of alumni, academician, and Department of Religion officer that in charge of education, is to build plan and concrete action using all potential and involved every institution related. With this fine planning and cooperation of every institution, solution about Islamic education will be found.

Keywords: government act, State Islamic Higher Education, Department of Religion.

Pendahuluan
Pada awal tahun 1990-an, penulis mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Se-Indonesia di Kaliurang Yogyakarta mewakili Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga. Saat dibuka sesi tanya-jawab dengan penceramah, Prof. Muin Umar,1 penulis mengajukan pertanyaan tentang problem pengembangan PTAI atau IAIN di antaranya problem kelembagaan
yang terkait dengan pengakuan dan pembiayaan. Konon anggaran 14 IAIN se-Indonesia sama dengan anggaran satu IKIP Negeri Yogyakarta.2 Hal ini disinyalir karena perbedaan departemen sehingga berbeda pula kebijakan dan anggarannya, padahal sama-sama Institut. Bagaimana jika IAIN ini disatukan dalam satu naungan departemen, yaitu IAIN berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan3 sama dengan IKIP negeri agar IAIN mendapatkan perlakukan, pengakuan, dan anggaran yang sama? Prof. Muin Umar menjawab tidak semudah itu memindahkan IAIN dari Departemen Agama ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, karena
IAIN memiliki sejarah yang unik dan perjuangan panjang. Jasa para pendiri IAIN dan Departemen Agama tidak mungkin dilupakan.
Penulis memahami jawaban Prof. Muin sebagai orangtua yang pernah mengalami detik-detik menegangkan saat memperjuangkan status IAIN di Departemen Agama dan IAIN sebagai sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mendapatkan naungan politik dan anggaran dari Negara. Perjuangan berat yang telah dilakukan tidak mudah untuk dihapus begitu saja hanya karena anggaran yang kecil dan pengakuan yang setengah hati. Secara psikis, peralihan IAIN ke Departemen Pendidikan mengesankan bahwa IAIN telah pindah tangan yang terkesan negatif karena ada perasaan kalah dan rendah.

Baca selengkapnya: 4-pengembangan-stain-antara-tantangan-dan-peluang-moh-roqib

Tantangan Pendidikan Islam di Era Globalisasi

A. Fatih Syuhud *)

*) Penulis adalah Kandidat Doktor Islamic Studies, di Jamia Millia University, New Delhi, India, dan aktif nge-blog di http://www.fatihsyuhud.com.

Abstract:

From the beginning of television era, Islamic society become only as consumer, and West (non-Muslim) as ruler and of every modern technology. From this, there’s several problems related with Islamic education. First, what step should taken by every Muslim, parent and educator to anticipation and response early to moral distortion symptom made by television, internet, and other media? Second, west is the only key master from every news media, newspaper or electronic media. News tends to contain bias, especially if correlated with Islamic world. Third, science and technology become specific domination of western word, therefore every Muslim who interested to delve with this field forced to follow western term-term, that often contrary with Islamic vales, and unconsciously they become fanatic defender of West. Therefore, Islamic education needs
participation of every Muslim individual, and also institution, or even state.

Keywords: television era, globalization, Islamic vales, Islamic education.

Pendahuluan
Teknologi modern telah memungkinkan terciptanya komunikasi bebas lintas benua, lintas negara, menerobos berbagai pelosok perkampungan di pedesaan dan menyelusup di gang-gang sempit di perkotaan, melalui media audio (radio) dan audio visual (televisi, internet, dan lain-lain). Fenomena
modern yang terjadi di awal milenium ketiga ini popular dengan sebutan globalisasi.

Sebagai akibatnya, media ini, khususnya televisi, dapat dijadikan alat yang sangat ampuh di tangan sekelompok orang atau golongan untuk menanamkan atau, sebaliknya, merusak nilai-nilai moral, untuk mempengaruhi atau mengontrol pola pikir seseorang oleh mereka yang mempunyai kekuasaan terhadap media tersebut. Persoalan sebenarnya terletak pada mereka yang menguasai komunikasi global tersebut memiliki perbedaan perspektif yang ekstrim dengan Islam dalam memberikan kriteria nilainilai moral; antara nilai baik dan buruk, antara kebenaran sejati dan yang artifisial. Di sisi lain era kontemporer identik dengan era sains dan teknologi, yang pengembangannya tidak terlepas dari studi kritis dan riset yang tidak kenal henti. Dengan semangat yang tak pernah padam ini para saintis telah memberikan kontribusi yang besar kepada kesejahteraan umat manusia di samping kepada sains itu sendiri. Hal ini sesuai dengan identifikasi para saintis sebagai pecinta kebenaran dan pencarian untuk
kebaikan seluruh umat manusia. Akan tetapi, sekali lagi, dengan perbedaan perspektif terhadap nilainilai etika dan moralitas agama, jargon saintis sebagai pencari kebenaran tampaknya perlu dipertanyakan. Apalagi bila dilihat data-data berikut.

Baca selengkapnya: 3-tantangan-pendidikan-islam-fatih-syuhud

Pendidikan Islam di Indonesia, Suatu Kajian Upaya Pemberdayaan

Hujair A.H. Sanaky *)

*) Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Agama Islam, Jurusan Tarbiyah, Universitas Islam Indonesia, saat ini sedang menyelesaikan S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Abstract:

On national education system configuration, Islamic education in Indonesia is one variation of it, but in reality didn’t have enough chance to compete to develop umat. It’s an awkward condition that in the midst of Muslim community, government attention to Islamic education is very weak, counterproductive with socialistic religious nation we aimed.6 this article will disentangle this matter, and try to find solution to enhance and empower Islamic education ability to develop itself.

Keywords: Islamic education, empowerment.

Pendahuluan
Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Tanpa pendidikan, maka diyakini bahwa manusia sekarang tidak berbeda dengan generasi manusia masa lampau, yang dibandingkan dengan manusia sekarang, telah sangat tertinggal baik kualitas kehidupan maupun proes-proses pemberdayaannya.
Secara ekstrim bahkan dapat dikatakan, bahwa maju mundurnya atau baik buruknya peradaban suatu masyarakat, suatu bangsa, akan ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani oleh masyarakat bangsa tersebut. Dalam konteks tersebut, maka kemajuan peradaban yang dicapai umat manusia dewasa ini, sudah tentu tidak terlepas dari peran-peran pendidikannya. Diraihnya kemajuan ilmu dan teknologi yang dicapai bangsa-bangsa di berbagai belahan bumi ini, telah merupakan akses produk suatu pendidikan, sekalipun diketahui bahwa kemajuan yang dicapai dunia pendidikan selalu di bawah kemajuan yang dicapai dunia industri yang memakai produk lembaga pendidikan.
Proyeksi keberadaan dan kenyataan pendidikan, khususnya pendidikan Islam, tentu tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraannya pada masa lampau juga. Pendidikan (Islam) pada periode awal (masa Nabi SAW) misalnya, tampak bahwa usaha pewarisan nilai-nilai diarahkan untuk
pemenuhan kebutuhan manusia agar terbebas dari belenggu aqidah sesat yang dianut oleh sekolompok masyarakat elite Quraisy yang banyak dimaksudkan sebagai sarana pertahanan mental untuk mencapai status quo, yang melestarikan kekuasaan dan menindas orang-orang dari kelompok
lain yang dipandang rendah derajatnya atau menentang kemauan kekuasaan mereka.
Gagasan-gagasan baru yang kemudian dibawa dalam proses pendidikan Nabi, yaitu dengan menginternalisasi nilai-nilai keimanan, baik secara individual maupun kolektif, bermaksud menghapus segala kepercayaan jahiliyah yang telah ada pada saat itu. Dalam batas yang sangat meyakinkan, pendidikan Nabi dinilai sangat berhasil dan dengan pengorbanan yang besar,
jahiliyahisme masa itu secara berangsur-angsur dapat dibersihkan dari jiwa mereka, dan kemudian menjadikan tauhid sebagai landasan moral dalam kehidupan manusia.

Baca selengkapnya: 2-pendidikan-islam-di-indonesia-hujair

Pendidikan Islam dan Pluralisme Beragama

M. Slamet Yahya *)

*) Penulis adalah magister Agama (M.Ag.), dosen tetap di Jurusan Pendidikan (Tarbiyah) STAIN Pruwokerto.

Abstract:

Islam is a religion that has prophetic mission, namely rahmatan lil ‘alamin, blessing to universe. To realize this mission, Islamic education must able to produce outputs that have inclusive character, pluralist,  and appreciative to pluralism. Pluralism in Islam not only normatively supported by religious texts, but also on praxis-empiric level. Islam also has practiced  life orientation  that  reflected  religious plurality. Therefore, on global scale, acknowledgment  to  religious plurality became essential and significant matter. To realize this, it’s urgently needed wisdom to suppress emotional and radical attitude on everyday life.

Keywords: Islamic education, religious plurality.

Pendahuluan
Realitas dunia yang plural dan multikultural semakin disadari dan diyakini oleh umat manusia. Kesadaran ini muncul karena umat manusia telah mampu melihat jumlah etnis atau bangsa yang beragam  di  dunia  ini.  Kesadaran  itu  pula  mengalami  perkembangan  sesuai  dengan  episteme
jamannya.1  Akan  tetapi,  tampaknya  realitas  yang  plural  dan  multikultural  ini  belum  disadari  sepenuhnya —dan kalaupun disadari—masih enggan diterima di  Indonesia yang masyarakatnya  multi etnik, agama, suku, dan warna kulit.

Kondisi  semacam  ini  sebetulnya  memiliki  tingkat  sensitivitas  yang  cukup  tinggi  untuk munculnya  berbagai  konflik. Keadaan  ini  ibarat  hutan  di musim  kemarau  panjang,  yang  siap terbakar kapan saja, ketika ada api yang menyulut (baik sengaja ataupun tidak). Hal ini merupakan tantangan  tersendiri dalam sejarah perjalanan negara kita karena berbagai kepentingan  individual seperti  jabatan,  maupun  kelompok  seperti  kepentingan  partai  politik  dan  golongan,  sering dimanfaatkan pihak-pihak  yang  sengaja  membangkit-bangkitkan  sensitivitas  konflik  dan  menyulutnya hingga bergema ke seluruh negeri, bahkan ke luar negeri.2

Selain  itu,  kita  dapat  melihat  bahwa  kehidupan  manusia  ditandai  dengan  kepastian  dan ketidakpastian karena agama. Manusia bisa damai dan bersaudara karena agama, bisa  resah dan pecah karena agama pula.3
Ada orang menolak beragama karena melihat agama sebagai sumber
konflik, perpecahan, dan peperangan. Pertikaian yang terjadi di Eropa, Afrika maupun Asia, hampir selalu diwarnai karena perbedaan agama (paling tidak perbedaan paham tentang keagamaan).4

Di lain pihak, tidak ada satu pun agama di muka bumi ini yang mengajarkan, menginginkan, serta  merestui  terjadinya  tindak  kekerasan,  seperti  pembunuhan,  perampokan,  penodongan, pemerkosaan,  atau  pun  bentuk  anarkhisme  lainnya. Agama merupakan  kebenaran  hakiki  yang bersifat perennial, kebenarannya  juga bersifat  timeless  (istilah H. Smith). Agama adalah  sesuatu yang absolut dan eternal, yang berbicara tentang nilai-nilai, arti, dan tujuan kehidupan, serta hal-hal yang berhubungan dengan kualitas spiritual (spiritual quality) seseorang.5

Baca selengkapnya: 1-pendidikan-islam-dan-pluralisme-beragama-m-slamet-yahya