Archive for the ‘Vol. 12 No. 2 Mei-Ags 2007’ Category

Technology and Higher Education: Opportunities and Challenges for the New Era

Patricia J. Gumport & Marc Chun *)

*) Penulis adalah peneliti di National Center for Postsecondary Improvement, Stanford University, School of Education. Versi modifikasi esai ini telah diterbitkan sebagai satu bab dalam American Higher Education in the Twenty-first Century: Social, Political and Economic Challenges, disunting oleh Philip Altbach, Robert Berdahl, dan Patricia J. Gumport (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1999).

Abstrak:

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan pendekatan baru terhadap pengajaran, pembelajaran, dan riset ilmiah. Paper ini membahas bagaimana teknologi menimbulkan dampak pada pendidikan tinggi, dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan tinggi dan konteks sosial yang lebih luas. Lima hal yang penting dibahas adalah sebagai berikut: (1) pendidikan tinggi dan teknologi dalam masyarakat modern; (2) dampak historis teknologi terhadap pendidikan; (3) bidang-bidang pendidikan yang tersentuh kemajuan teknologi terkini; (4) pertimbangan kebijakan pemerintah dalam bidang teknologi; and (5) keengganan terhadap perubahan teknologis dalam pendidikan tinggi. Kemajuan teknologi telah memperluas akses dan penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan koginitif dan tingkat kesiapan pembelajar. Satu contoh adalah layanan perpustakaan digital, yang bukan sekadar penyimpan kumpulan pustaka, namun juga membuka akses yang lebih luas terhadap sumber-sumber informasi lain, misal lewat cyberspace.

Kata Kunci: teknologi, pendidikan tinggi.

 

Introduction

It is difficult to overestimate the influence of technology on the everyday life of academe. The extensive reach of technology into higher education is captured by briefly recounting the process of writing this chapter. For much of the time that the chapter was being written, we were traveling, and therefore communicated with each other and with the editor via phone, voice mail and e-mail. References and background information were located through computerized searches of the library holdings, by reviewing on-line journals, and via the World Wide Web. Drafts of the chapter flew through phone lines as electronic versions and as faxes. Not only did technology provide access to the information we used, but it also shaped the very way in which we collaborated. In other words, both the product and process were heavily influenced by technology. However, despite the many ways technology facilitated this process, there were also numerous incidents of technological difficulties: problems converting files between computers, inability to access e-mail, and network servers that went down. An irony, of course, is despite the fact that the chapter acknowledges the power of technological advancements and that we have come to rely on them, the end result is not distributed on CDROM or posted on a web page, but is of course a chapter in a book, a medium now considered a low-tech means of disseminating knowledge. Although many of us may take for granted the ways that technology hasaltered academic work, such experiences remind us that it is useful to step back and reflect on the nature of these changes. 

As we near the turn of the millennium, advancements in information technology and communications technology have made possible new approaches to teaching, learning, and research that were previously unimagined. While some advancements have been wholeheartedly embraced as valuable educational innovations, others have been less enthusiastically received. The goal of this chapter is to discuss how technology potentially impacts higher education, while acknowledging its interdependence with a complex array of opportunities and pressures that reside in the higher education system and in the wider societal context. We focus our analysis on five areas: (1) higher education and technology in modern society; (2) the historical impact of technology on education; (3) the arenas of impact for contemporary advancements in higher education; (4) wider policy pressures and legitimacy considerations; and (5) resistance to widespread technological change within higher education.1

Read more: 9-technology-and-higher-education-opportunities-and-challenges-patricia

Advertisements

Telaah Konsep atas Pengembangan Pendidikan Agama dalam Era Multikultural

 

Said Subhan Posangi *)

*) Penulis adalah mahasiswa program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dosen tetap pada IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Tulisan ini merupakan bentuk review article dari karya Dr. M. Zaerozi, M. Ag,; Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme: Telaah Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama konfensional di Indonesia; diterbitkan oleh Tiara Wacana tahun 2004.

Diakui bahwa pluralitas agama di Indonesia merupakan sebuah kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Melalui proses sejarah dengan berbagai dimensinya, pluralitas ini kemudian dipahami sebagai keunikan ketika dibandingkan dengan pluralitas yang terjadi di negaranegara lain. Atas dasar pluralitas tersebut, Indonesia kemudian tidak mengambil bentuk sebagai “negara agama” yang mendasarkan pada salah satu agama, dan tidak pula mengambil bentuk sekuler yang memisahkan sama sekali agama dalam urusan negara; melainkan memformat dirinya sebagai “negara Pancasila”. Dalam format ini, oleh Ahmad Sukardja dikatakan bahwa “Negara tidak identik dengan agama tertentu, tetapi juga tidak melepaskan agama dari urusan negara”.1

Paling tidak, dasar-dasar dari keterkaitan antara agama dan negara ini terpatri kokoh di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, baik pada bagian pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Lebih tepat lagi, secara eksplisit dasar konstitusional ini terdapat dalam sila pertama Pancasila dan Bab XI UUD 1945 yang berjudul “agama”. Dalam hal substansi, keterkaitan antara agama dan negara tersebut mencakup tiga hal utama. Pertama, negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agama. Kedua, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk beribadah. Ketiga, negara mengakui agama sebagai hak azasi yang inheren bagi setiap warga negaranya.2

Baca artikel selengkapnya: 8-telaah-konsep-atas-pengembangan-pendidikan-agama-posangi

Proses Sebagai Bagian Terpenting dalam Dunia Pendidikan

Asef Umar Fakhruddin *)

*) Penulis adalah alumni Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, Direktur komunitas Ulul Albab Yogyakarta.

Abstract:

An effort to cultivate process spirit to student has to be done patiently. That process will make them remember that success is an accumulation of ability to solve the problem. Big success is an accumulation of little successes. Long-term objective achieved with midterm and short-term effort. Every success full people have reached his point with process full of strategy, struggle, patience and
perseverance. Participative education enriched with process will teach student to think critical and open mind.

Keywords: process, education.

Pendahuluan
Masih banyaknya anggapan yang menyatakan bahwa hasil pendidikan dilihat dari kognisi peserta didik, perlu mendapatkan perhatian serius. Pasalnya, jika anggapan ini dibiarkan terus mengecambah, eksesnya sangat tidak baik dalam kegiatan belajar-mengajar. Guru (pendidik) akan mendorong anak didik untuk terus mengasah kemampuan intelektualitasnya, namun mengesampingkan pengasahan rasa hati dalam melakukan pola pikir dan pola sikap. Begitu juga
dengan peserta didik. Mereka akan menganggap remeh proses dan menjadikan hasil sebagai orientasi utama. Jika hal terjadi, pendidikan hanya akan menghasilkan generasi-generasi yang kering jiwanya. Jiwa seperti ini akan selalu merasa kesulitan dalam merespon setiap dinamika yang menggelayutinya. Akibat lain adalah mereka kurang memiliki kepekaan terhadap diri dan kehidupannya.

Dengan demikian, bimbingan terhadap para anak didik agar menjadikan proses sebagai bagian terpenting dalam kegiatan belajar-mengajar atau dalam dunia kependidikan merupakan sebuah keniscayaan. Para pendidik dan semua elemen dalam sebuah instirusi pendidikan mempunyai tugas seperti di atas; menanamkan semangat berproses dalam diri anak didik.

Tujuan utama dalam pendidikan pada dasarnya untuk melahirkan generasi generasi yang melakukan banyak aksi, sekaligus banyak memiliki sense of self and life yang kuat. Semua itu dapat terealisasi jika semangat “proses” menjadi spirit langkah dan renungnya. Sebaliknya, apabila anak didik hanya diajarkan untuk memakan sesuatu yang instan, maka dunia pendidikan, secara umum, akan memetik hasilnya tidak hanya berupa generasi yang sedikit aksi kreatif, namun juga generasi yang miskin periksa.

Baca artikel selengkapnya: 7-proses-sebagai-bagian-terpenting-dalam-dunia-pendidikan-asef-umar

Urgensi Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah

Iis Arifudin *)

*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen UIN Bandung, dan DPK di Fakultas Agama Islam UNWIR
Indramayu.

Abstract:

Indonesian nation consist of many kind of culture, ethnic, race, religion, etc. At one side
that diversity is a treasure of Indonesian, but at other side it triggers social conflict. Conflict that
happens about three decade of New Order power is because our education always teaching similarity
(uniformity) and averse plurality. Therefore, this paper suggested multicultural education as solution to
this problem. Multicultural education has to be implemented on learning process at school. It not
necessarily became separated lesson, but can integrated to every lesson. Multicultural education is a
process to cultivating attitude to respect each other, honest, and tolerant to cultural diversity that exit
on the plural society. With multicultural education we hope there’s toughness and flexibility of this
nation to face the clash of social conflict.

Keywords: multicultural, respect to diversity, and tolerance.

Pendahuluan
Pelaksanaan pemerintahan Orde Baru selama tiga dasawarsa menerapkan kebijakan yang
sentralistis dengan pengawalan yang ketat terhadap isu perbedaan berakibat telah menghilangkan
kemampuan masyarakat untuk memikirkan, membicarakan, dan memecahkan persoalan yang
muncul dari perbedaan secara terbuka, rasional, dan damai. Kekerasan antarkelompok yang
meledak secara sporadis di akhir tahun 1990-an di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan
rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam negara-bangsa, betapa kentalnya prasangka
antarkelompok, dan betapa rendahnya saling pengertian antarkelompok. Hal ini tidak bisa lepas dari
proses pembelajaran yang dilaksanakan pada masyarakat Indonesia yang cenderung kurang
menekankan pentingnya menghargai perbedaan. Sejak dulu pendidikan kita mengajarkan dan
menekankan persamaan (keseragaman) bukan menghargai perbedaan.
Indonesia adalah suatu negara yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, suku, dan
agama sehingga Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Akan
tetapi, di lain pihak, realitas multikultural tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk
merekonstruksi kembali kebudayaan nasional Indonesia yang dapat menjadi integrating force yang
mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut.
Pluralisme pasti dijumpai dalam setiap komunitas masyarakat. Teristimewa pada saat ini, ketika
teknologi transportasi dan komunikasi telah mencapai kemajuan pesat. Kemajemukan merupakan
inevitable destiny di tingkat global maupun di tingkat bangsa-negara dan komunitas. Secara teknis
dan teknologis, kita telah mampu untuk tinggal bersama dalam masyarakat majemuk. Namun
demikian, spiritual kita belum memahami arti sesungguhnya dari hidup bersama dengan orang yang
memiliki perbedaan kultur yang antara lain mencakup perbedaan dalam hal agama, etnis, dan kelas
sosial.

Baca artikel selengkapnya: 6-urgensi-implementasi-pendidikan-multikultural-di-sekolah-iis-arifudin

Andhap Asor, Pracaya, lan Mituhu

Kholid Mawardi *)

*) Penulis adalah Magister Humaniora (M.Hum.) alumnus Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Dia dosen tetap di
Jurusan Pendidikan (Tarbiyah) STAIN Purwokerto. Bukunya yang telah terbit, Mazhab Sosial Keagamaan NU (Grafindo
bekerjasama dengan STAIN Purwokerto Press, 2006).

Abstract:

K.H. Hasyim Asy’ari is one Islamic scholar that has global insight without ripped out from
tradition that grows him up (Javanese). He develops Islamic ideas about education with local sense. His
thought structure about education philosophically based on view that every activity conducted to seek
Allah’s acceptance and place good characters as basic morality. From that two basic values bring about
adab (moral) as its operational.

Keywords: K.H. Hasyim Asy’ari, moral, and education.

Pendahuluan
K.H. Hasyim Asy’ari dibesarkan dalam tradisi sufi dari golongan muslim tradisionalis Jawa. Ia
menuntut ilmu dan berkiprah di masyarakat pada masa munculnya gerakan Wahabi dalam dunia Islam.
Abad ke-19 di Jawa merupakan masa transisi, yaitu masa dialog antara golongan santri tradisional
dengan golongan modernis yang dipengaruhi oleh gerakan Wahabi dan Muhammad Abduh. Golongan
modernis mengatakan bahwa Islam di Jawa telah tertinggal jauh karena salah menafsirkan Islam dengan
tujuan sufi dan percampuran Islam dengan budaya lokal. Slogan golongan modernis adalah kembali
kepada al-Qur’an dan Hadis. Misi mereka adalah memurnikan ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh
budaya lokal.2
Sebagaimana tipologi kiai Jawa, K.H. Hasyim melakukan penggabungan elemen-elemen Islam
dengan budaya lokal dalam berdakwah sepanjang praktik-praktik budaya lokal itu tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip Islam. Perpaduan semacam inilah yang digunakan oleh K.H. Hasyim dan
pengikutnya sehingga lebih mudah untuk diserap oleh sebagian besar masyarakat Jawa.3 Dia tidak
pernah mencela orang-orang yang berbuat salah, tetapi secara pelan-pelan mendekati mereka dengan
penuh ketulusan dan penghargaan. Dengan pendekatan yang bijaksana akan menarik masyarakat untuk
meninggalkan kebiasaan buruk, dan kembali ke jalan yang benar. Perilaku yang tumbuh dari kesadaran
akan lebih baik dan bertahan lama daripada disebabkan oleh kritik dan cercaan. Dia selalu menunjukkan
kehidupan nabi sebagai contoh yang ideal. Nabi lebih cenderung memberikan nasihat dan bimbingan
daripada kekerasan.4

Baca artikel selengkapnya: 5-andhap-asor-pracaya-lan-mituhu-kholid-mawardi

Pendidikan Anti-Korupsi

Sumiarti *)

*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen tetap di Jurusan Tarbiyah (Pendidikan) STAIN Purwokerto.

Abstract:

Corruption is human mentality problem associated with greed and asocial. Ironically, in the
herald of ideal education concept, what that produced was people that more astute and slippery to
corrupt. The rise of white-collar crime is a sign of poor education quality that fail to produce moral people.
Education that have duty to develop human potential and as a cultural inheritance process have huge
share to produce human with good moral, intelligent, and competent, which have vital role to combat
corruption. Education in Indonesia has been distorted and tends to give priority to legal-formal aspect. On
removing corruption context, education has to produce human that have commitment to values and
virtues to become good people, namely explicit to combat corruption.

Keywords: education, corruption.

Pendahuluan
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan negara Republik
Indonesia antara lain adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan
umum. Dengan amanat tersebut, maka pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan pada
gilirannya pendidikan yang baik akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I, pasal 1, disebutkan
bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1 Jadi, pendidikan mestinya merupakan sarana bagi
rakyat untuk mengembangkan seluruh potensi jasmani, rohani, dan akalnya agar dapat melaksanakan
fungsinya sebagai manusia seutuhnya. Pengembangan potensi ini tentu saja ke arah yang positif,
sebagaimana tertuang dalam pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.2 Berbagai
upaya telah dilakukan pemerintah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional agar dari rahim
pendidikan Indonesia lahir manusia yang memiliki performance sebagaimana yang diharapkan.

Baca artikel selengkapnya: 4-pendidikan-anti-korupsi-sumiarti

Pemikiran Kritis Abu Zaid terhadap Wacana Keagamaan

Suparjo *)

*) Penulis adalah dosen Ilmu Pendidikan Islam di STAIN Purwokerto dan sekarang sedang menempuh program
doktor konsentrasi pendidikan Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Abstract:

Abu Zaid finds that all religious thoughts have been tightly affected by social, cultural, economic, and political
interests and tendencies until there are so many difficulties to differentiate between the essence of Islamic doctrines and their interpretations. Therefore, he tries to deliberate people from such contaminated Islamic doctrines. Alternatively, he calls them to read Islamic sources and thoughts critically, scientifically, and productively. Pedagogically, Abu Zaid’ intellectual capacity had been built for a long time through conducive processes of education and impressive experiences in religious life. Actually, an intellectual capacity Abu Zaid had achieved is a part of ultimate goal of Islamic Higher education. Accordingly, to produce students as smart as Abu Zaid, a lecturer shall apply active learning, a learning that empowers all students along with their all potencies. To give a kind of focused description, this paper just draws an example way of handling an active learning process of class of Theology by which students can develop their thoughts as deliberately as Abu Zaid had done.

Keywords: critical, productive, theology, and active learning.

Pendahuluan
Abu Zaid melihat bahwa wacana keagamaan sudah sangat keruh karena adanya tendensi
ideologis yang membayanginya. Semua karya pemikiran keagamaan, baik bidang teologi, tafsir,
fiqh, maupun yang lainnya tidak terlepas dari tendensi ideologis sang pengarang.1 Artinya, mereka
diwarnai oleh kepentingan pribadi maupun kelompok, baik yang bersifat kepentingan ekonomi,
sosial, budaya, politik, maupun interes-interes lainnya. Oleh karena itu, Abu Zaid berupaya
melepaskan umat Islam dari kungkungan pemikiran keagamaan yang telah terkontaminasi oleh
interes-interes subjektif tersebut2 dengan cara membongkar ideologi yang melingkupinya. Ia
berupaya keras mengajak umat Islam untuk membaca al-Qur’an maupun sumber pemikiran
keagamaan lainnya secara terbuka, objektif, dan produktif.3

Baca artikel selengkaprnya: 3-pemikiran-kritis-abu-zaid-terhadap-wacana-keagamaan-suparjo

Pendidikan Islam dalam Pengembangan Potensi Manusia

M. Slamet Yahya *)

*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhatul Ulama (STAINU)
Kebumen dan pada Jurusan Tarbiyah (Pendidikan) STAIN Purwokerto.

Abstract:

Human is subject as well as object of education. As subject human determine
education’s type and direction, and as subject he became focus of entire education activities.
Therefore, every formulation of education has to refer to human on every dimension, which are
reflection of dynamic thought or empirical reality. Without human orientation, that formulation can’t
anticipate change, and education’s practice will fail. Human is a creature with two elements, namely
material (jasmani) and immaterial (ruhani), and equipped with fitrah, nafs, qalb, ruh, and aql. With
those instruments, human have potential, positive and negative. Positive potential have to be
developed optimally and negative potential must be minimized, and education is appropriate means to
build and develop good potentials.

Keywords: human potential, education, and Islamic education.

Pendahuluan
Dalam pandangan Islam, manusia merupakan ‘entity yang unik. Keunikannya terletak pada
wujudnya yang multi-dimensi, bahkan awal penciptaannya didialogkan langsung oleh Allah SWT
degan para malaikat1 sehingga jadilah manusia makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna di
muka bumi ini.
Karena kesempurnaan dan kemuliaannya, Allah memberikan keistimewaan-keistimewaan yang
menyebabkan manusia berhak mengungguli makhluk lainnya. Di antara keistimewaankeistimewaannya
adalah diangkatnya manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia merupakan
makhluk berpikir yang menggunakan bahasa sebagai medianya; manusia merupakan makhluk tiga
dimensi seperti segitiga sama kaki, yang kaki-kakinya terdiri dari tubuh, akal, dan ruh; manusia
mempunyai motivasi dan kebutuhan, manusia juga mempunyai keluwesan sifat yang selalu berubah
melalui interaksi pendidikan.2
Mencermati uraian di atas, wacana untuk menjadikan pendidikan yang lebih manusiawi
semakin marak—dengan memperhatikan sifat, kebutuhan, dan potensi dasar manusia—, maka
pemahaman tentang hal ihwal manusia menjadi sangat penting.
Oleh karena itu, setiap rumusan pendidikan berawal dari konsep dasar manusia dalam berbagai
dimensinya, yang merupakan refleksi dari pemikiran-pemikiran dinamis atau kenyataan-kenyataan
empirik. Antara konsep dasar pendidikan dan konsep dasar manusia terdapat hubungan yang erat.
Tanpa berorientasi pada manusia sebagai acuan dasarnya, rumusan-rumusan teoretis pendidikan
akan mengalami stagnasi dan tidak berdaya dalam mengantisipasi perubahan. Praktik-praktik
kependidikan tidak pelak lagi akan mengalami kegagalan, kecuali bila dibangun di atas konsep yang
jelas mengenai sifat dasar manusia.

Baca artikel selengkapnya: 2-pendidikan-islam-dalam-pengembangan-potensi-manusia-m-slamet-yahya

Tinjauan Aspek Budaya pada Pembelajaran IPA

Fajar Hardoyono *)

*) Penulis adalah dosen STAIN Purwokerto, mahasiswa S-2 Jurusan Ilmu-ilmu MIPA, Program Studi Fisika Terapan
Bidang Elektronika Instrumentasi dan Jaringan Komputer, Sekolah Pascasarjana UGM.

Abstract:

Education deals with enlightening people and developing human resources. The reasecher concluded that
cultural background of students influences their learning attitude in the school. Therefore, the developing learning process of Natural Sciences insist student to elaborate principles of Natural Sciences without ignoring cultural valuesof local community. The policy of decentralization of Indonesian Government had authorized and legitimated local authorities to develop curriculum based on the local cultures. To do so, each local government through the officers of Education has to create a curiculum by involving some curriculum experts, instructures, natural sciences theachers, and the lectures of universities who adequately understand learning model of Natural Sciences.

Keywords: Curriculum development, ethnoscience, learning model, local government, and local based curriculum.

Pendahuluan
Sukmadinata (1997) mengutarakan beberapa sifat penting dari pendidikan, dua di antaranya
adalah2 sebagai berikut.
1. Pendidikan diarahkan pada kehidupan masyarakat. Pendidikan yang dilaksanakan oleh
pemerintah maupun swasta diadakan untuk menyiapkan siswa di dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat
pendidikan itu berlangsung.
Pernyataan tersebut mengisyaratkan kedudukan penting dari masyarakat di dalam proses
pendidikan, baik di dalam perencanaan pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, maupun di
dalam pelaksanaan, misalnya dalam dukungan dana. Berkaitan dengan pengembangan kurikulum,
pernyataan ini juga menyiratkan perlunya kurikulum yang dikembangkan harus bertumpu pada
sistem sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh
Fensham (1988) bahwa kurikulum dibuat untuk memenuhi beberapa tuntutan dari pembuatnya,
antara lain tuntutan dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan individu.3 Kurikulum yang ideal
mampu mengakomodasi seluruh tuntutan tersebut. Sayangnya, kurikulum yang ada, seperti
kurikulum pendidikan IPA kita belum dapat melayani seluruh tuntutan tersebut secara seimbang.
Kurikulum yang berlaku sekarang lebih melayani kepentingan politik dan ekonomi, dengan masih
mengabaikan tuntutan sosial dan budaya.4

Baca artikel selengkapnya: 1-tinjauan-aspek-budaya-pada-pembelajaran-ipa-fajar-hardoyono