Archive for February, 2009|Monthly archive page

Urgensi Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah

Iis Arifudin *)

*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen UIN Bandung, dan DPK di Fakultas Agama Islam UNWIR
Indramayu.

Abstract:

Indonesian nation consist of many kind of culture, ethnic, race, religion, etc. At one side
that diversity is a treasure of Indonesian, but at other side it triggers social conflict. Conflict that
happens about three decade of New Order power is because our education always teaching similarity
(uniformity) and averse plurality. Therefore, this paper suggested multicultural education as solution to
this problem. Multicultural education has to be implemented on learning process at school. It not
necessarily became separated lesson, but can integrated to every lesson. Multicultural education is a
process to cultivating attitude to respect each other, honest, and tolerant to cultural diversity that exit
on the plural society. With multicultural education we hope there’s toughness and flexibility of this
nation to face the clash of social conflict.

Keywords: multicultural, respect to diversity, and tolerance.

Pendahuluan
Pelaksanaan pemerintahan Orde Baru selama tiga dasawarsa menerapkan kebijakan yang
sentralistis dengan pengawalan yang ketat terhadap isu perbedaan berakibat telah menghilangkan
kemampuan masyarakat untuk memikirkan, membicarakan, dan memecahkan persoalan yang
muncul dari perbedaan secara terbuka, rasional, dan damai. Kekerasan antarkelompok yang
meledak secara sporadis di akhir tahun 1990-an di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan
rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam negara-bangsa, betapa kentalnya prasangka
antarkelompok, dan betapa rendahnya saling pengertian antarkelompok. Hal ini tidak bisa lepas dari
proses pembelajaran yang dilaksanakan pada masyarakat Indonesia yang cenderung kurang
menekankan pentingnya menghargai perbedaan. Sejak dulu pendidikan kita mengajarkan dan
menekankan persamaan (keseragaman) bukan menghargai perbedaan.
Indonesia adalah suatu negara yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, suku, dan
agama sehingga Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Akan
tetapi, di lain pihak, realitas multikultural tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk
merekonstruksi kembali kebudayaan nasional Indonesia yang dapat menjadi integrating force yang
mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut.
Pluralisme pasti dijumpai dalam setiap komunitas masyarakat. Teristimewa pada saat ini, ketika
teknologi transportasi dan komunikasi telah mencapai kemajuan pesat. Kemajemukan merupakan
inevitable destiny di tingkat global maupun di tingkat bangsa-negara dan komunitas. Secara teknis
dan teknologis, kita telah mampu untuk tinggal bersama dalam masyarakat majemuk. Namun
demikian, spiritual kita belum memahami arti sesungguhnya dari hidup bersama dengan orang yang
memiliki perbedaan kultur yang antara lain mencakup perbedaan dalam hal agama, etnis, dan kelas
sosial.

Baca artikel selengkapnya: 6-urgensi-implementasi-pendidikan-multikultural-di-sekolah-iis-arifudin

Andhap Asor, Pracaya, lan Mituhu

Kholid Mawardi *)

*) Penulis adalah Magister Humaniora (M.Hum.) alumnus Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Dia dosen tetap di
Jurusan Pendidikan (Tarbiyah) STAIN Purwokerto. Bukunya yang telah terbit, Mazhab Sosial Keagamaan NU (Grafindo
bekerjasama dengan STAIN Purwokerto Press, 2006).

Abstract:

K.H. Hasyim Asy’ari is one Islamic scholar that has global insight without ripped out from
tradition that grows him up (Javanese). He develops Islamic ideas about education with local sense. His
thought structure about education philosophically based on view that every activity conducted to seek
Allah’s acceptance and place good characters as basic morality. From that two basic values bring about
adab (moral) as its operational.

Keywords: K.H. Hasyim Asy’ari, moral, and education.

Pendahuluan
K.H. Hasyim Asy’ari dibesarkan dalam tradisi sufi dari golongan muslim tradisionalis Jawa. Ia
menuntut ilmu dan berkiprah di masyarakat pada masa munculnya gerakan Wahabi dalam dunia Islam.
Abad ke-19 di Jawa merupakan masa transisi, yaitu masa dialog antara golongan santri tradisional
dengan golongan modernis yang dipengaruhi oleh gerakan Wahabi dan Muhammad Abduh. Golongan
modernis mengatakan bahwa Islam di Jawa telah tertinggal jauh karena salah menafsirkan Islam dengan
tujuan sufi dan percampuran Islam dengan budaya lokal. Slogan golongan modernis adalah kembali
kepada al-Qur’an dan Hadis. Misi mereka adalah memurnikan ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh
budaya lokal.2
Sebagaimana tipologi kiai Jawa, K.H. Hasyim melakukan penggabungan elemen-elemen Islam
dengan budaya lokal dalam berdakwah sepanjang praktik-praktik budaya lokal itu tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip Islam. Perpaduan semacam inilah yang digunakan oleh K.H. Hasyim dan
pengikutnya sehingga lebih mudah untuk diserap oleh sebagian besar masyarakat Jawa.3 Dia tidak
pernah mencela orang-orang yang berbuat salah, tetapi secara pelan-pelan mendekati mereka dengan
penuh ketulusan dan penghargaan. Dengan pendekatan yang bijaksana akan menarik masyarakat untuk
meninggalkan kebiasaan buruk, dan kembali ke jalan yang benar. Perilaku yang tumbuh dari kesadaran
akan lebih baik dan bertahan lama daripada disebabkan oleh kritik dan cercaan. Dia selalu menunjukkan
kehidupan nabi sebagai contoh yang ideal. Nabi lebih cenderung memberikan nasihat dan bimbingan
daripada kekerasan.4

Baca artikel selengkapnya: 5-andhap-asor-pracaya-lan-mituhu-kholid-mawardi

Pendidikan Anti-Korupsi

Sumiarti *)

*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen tetap di Jurusan Tarbiyah (Pendidikan) STAIN Purwokerto.

Abstract:

Corruption is human mentality problem associated with greed and asocial. Ironically, in the
herald of ideal education concept, what that produced was people that more astute and slippery to
corrupt. The rise of white-collar crime is a sign of poor education quality that fail to produce moral people.
Education that have duty to develop human potential and as a cultural inheritance process have huge
share to produce human with good moral, intelligent, and competent, which have vital role to combat
corruption. Education in Indonesia has been distorted and tends to give priority to legal-formal aspect. On
removing corruption context, education has to produce human that have commitment to values and
virtues to become good people, namely explicit to combat corruption.

Keywords: education, corruption.

Pendahuluan
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan negara Republik
Indonesia antara lain adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan
umum. Dengan amanat tersebut, maka pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan pada
gilirannya pendidikan yang baik akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I, pasal 1, disebutkan
bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1 Jadi, pendidikan mestinya merupakan sarana bagi
rakyat untuk mengembangkan seluruh potensi jasmani, rohani, dan akalnya agar dapat melaksanakan
fungsinya sebagai manusia seutuhnya. Pengembangan potensi ini tentu saja ke arah yang positif,
sebagaimana tertuang dalam pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.2 Berbagai
upaya telah dilakukan pemerintah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional agar dari rahim
pendidikan Indonesia lahir manusia yang memiliki performance sebagaimana yang diharapkan.

Baca artikel selengkapnya: 4-pendidikan-anti-korupsi-sumiarti

Pemikiran Kritis Abu Zaid terhadap Wacana Keagamaan

Suparjo *)

*) Penulis adalah dosen Ilmu Pendidikan Islam di STAIN Purwokerto dan sekarang sedang menempuh program
doktor konsentrasi pendidikan Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Abstract:

Abu Zaid finds that all religious thoughts have been tightly affected by social, cultural, economic, and political
interests and tendencies until there are so many difficulties to differentiate between the essence of Islamic doctrines and their interpretations. Therefore, he tries to deliberate people from such contaminated Islamic doctrines. Alternatively, he calls them to read Islamic sources and thoughts critically, scientifically, and productively. Pedagogically, Abu Zaid’ intellectual capacity had been built for a long time through conducive processes of education and impressive experiences in religious life. Actually, an intellectual capacity Abu Zaid had achieved is a part of ultimate goal of Islamic Higher education. Accordingly, to produce students as smart as Abu Zaid, a lecturer shall apply active learning, a learning that empowers all students along with their all potencies. To give a kind of focused description, this paper just draws an example way of handling an active learning process of class of Theology by which students can develop their thoughts as deliberately as Abu Zaid had done.

Keywords: critical, productive, theology, and active learning.

Pendahuluan
Abu Zaid melihat bahwa wacana keagamaan sudah sangat keruh karena adanya tendensi
ideologis yang membayanginya. Semua karya pemikiran keagamaan, baik bidang teologi, tafsir,
fiqh, maupun yang lainnya tidak terlepas dari tendensi ideologis sang pengarang.1 Artinya, mereka
diwarnai oleh kepentingan pribadi maupun kelompok, baik yang bersifat kepentingan ekonomi,
sosial, budaya, politik, maupun interes-interes lainnya. Oleh karena itu, Abu Zaid berupaya
melepaskan umat Islam dari kungkungan pemikiran keagamaan yang telah terkontaminasi oleh
interes-interes subjektif tersebut2 dengan cara membongkar ideologi yang melingkupinya. Ia
berupaya keras mengajak umat Islam untuk membaca al-Qur’an maupun sumber pemikiran
keagamaan lainnya secara terbuka, objektif, dan produktif.3

Baca artikel selengkaprnya: 3-pemikiran-kritis-abu-zaid-terhadap-wacana-keagamaan-suparjo

Pendidikan Islam dalam Pengembangan Potensi Manusia

M. Slamet Yahya *)

*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhatul Ulama (STAINU)
Kebumen dan pada Jurusan Tarbiyah (Pendidikan) STAIN Purwokerto.

Abstract:

Human is subject as well as object of education. As subject human determine
education’s type and direction, and as subject he became focus of entire education activities.
Therefore, every formulation of education has to refer to human on every dimension, which are
reflection of dynamic thought or empirical reality. Without human orientation, that formulation can’t
anticipate change, and education’s practice will fail. Human is a creature with two elements, namely
material (jasmani) and immaterial (ruhani), and equipped with fitrah, nafs, qalb, ruh, and aql. With
those instruments, human have potential, positive and negative. Positive potential have to be
developed optimally and negative potential must be minimized, and education is appropriate means to
build and develop good potentials.

Keywords: human potential, education, and Islamic education.

Pendahuluan
Dalam pandangan Islam, manusia merupakan ‘entity yang unik. Keunikannya terletak pada
wujudnya yang multi-dimensi, bahkan awal penciptaannya didialogkan langsung oleh Allah SWT
degan para malaikat1 sehingga jadilah manusia makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna di
muka bumi ini.
Karena kesempurnaan dan kemuliaannya, Allah memberikan keistimewaan-keistimewaan yang
menyebabkan manusia berhak mengungguli makhluk lainnya. Di antara keistimewaankeistimewaannya
adalah diangkatnya manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia merupakan
makhluk berpikir yang menggunakan bahasa sebagai medianya; manusia merupakan makhluk tiga
dimensi seperti segitiga sama kaki, yang kaki-kakinya terdiri dari tubuh, akal, dan ruh; manusia
mempunyai motivasi dan kebutuhan, manusia juga mempunyai keluwesan sifat yang selalu berubah
melalui interaksi pendidikan.2
Mencermati uraian di atas, wacana untuk menjadikan pendidikan yang lebih manusiawi
semakin marak—dengan memperhatikan sifat, kebutuhan, dan potensi dasar manusia—, maka
pemahaman tentang hal ihwal manusia menjadi sangat penting.
Oleh karena itu, setiap rumusan pendidikan berawal dari konsep dasar manusia dalam berbagai
dimensinya, yang merupakan refleksi dari pemikiran-pemikiran dinamis atau kenyataan-kenyataan
empirik. Antara konsep dasar pendidikan dan konsep dasar manusia terdapat hubungan yang erat.
Tanpa berorientasi pada manusia sebagai acuan dasarnya, rumusan-rumusan teoretis pendidikan
akan mengalami stagnasi dan tidak berdaya dalam mengantisipasi perubahan. Praktik-praktik
kependidikan tidak pelak lagi akan mengalami kegagalan, kecuali bila dibangun di atas konsep yang
jelas mengenai sifat dasar manusia.

Baca artikel selengkapnya: 2-pendidikan-islam-dalam-pengembangan-potensi-manusia-m-slamet-yahya

Tinjauan Aspek Budaya pada Pembelajaran IPA

Fajar Hardoyono *)

*) Penulis adalah dosen STAIN Purwokerto, mahasiswa S-2 Jurusan Ilmu-ilmu MIPA, Program Studi Fisika Terapan
Bidang Elektronika Instrumentasi dan Jaringan Komputer, Sekolah Pascasarjana UGM.

Abstract:

Education deals with enlightening people and developing human resources. The reasecher concluded that
cultural background of students influences their learning attitude in the school. Therefore, the developing learning process of Natural Sciences insist student to elaborate principles of Natural Sciences without ignoring cultural valuesof local community. The policy of decentralization of Indonesian Government had authorized and legitimated local authorities to develop curriculum based on the local cultures. To do so, each local government through the officers of Education has to create a curiculum by involving some curriculum experts, instructures, natural sciences theachers, and the lectures of universities who adequately understand learning model of Natural Sciences.

Keywords: Curriculum development, ethnoscience, learning model, local government, and local based curriculum.

Pendahuluan
Sukmadinata (1997) mengutarakan beberapa sifat penting dari pendidikan, dua di antaranya
adalah2 sebagai berikut.
1. Pendidikan diarahkan pada kehidupan masyarakat. Pendidikan yang dilaksanakan oleh
pemerintah maupun swasta diadakan untuk menyiapkan siswa di dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat
pendidikan itu berlangsung.
Pernyataan tersebut mengisyaratkan kedudukan penting dari masyarakat di dalam proses
pendidikan, baik di dalam perencanaan pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, maupun di
dalam pelaksanaan, misalnya dalam dukungan dana. Berkaitan dengan pengembangan kurikulum,
pernyataan ini juga menyiratkan perlunya kurikulum yang dikembangkan harus bertumpu pada
sistem sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh
Fensham (1988) bahwa kurikulum dibuat untuk memenuhi beberapa tuntutan dari pembuatnya,
antara lain tuntutan dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan individu.3 Kurikulum yang ideal
mampu mengakomodasi seluruh tuntutan tersebut. Sayangnya, kurikulum yang ada, seperti
kurikulum pendidikan IPA kita belum dapat melayani seluruh tuntutan tersebut secara seimbang.
Kurikulum yang berlaku sekarang lebih melayani kepentingan politik dan ekonomi, dengan masih
mengabaikan tuntutan sosial dan budaya.4

Baca artikel selengkapnya: 1-tinjauan-aspek-budaya-pada-pembelajaran-ipa-fajar-hardoyono

Kompensasi Pendidikan

Rohmat *)

*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen tetap di STAIN Purwokerto.

Abstract:

Compensation is a kind of reward to educational worker for his/her knowledge, professionalism, time, and
thought that have been dedicated to realize school commitment to produce qualified output. Compensation and teacherperformance have straight relationship. The higher compensation levels the more effective teacher performance to enhancing education quality. Decentralization in education must be focused on developing local potential in every education organization. It has to develop a balanced effort to give great attention to teacher profession and remove any dichotomy in education. Teachers with state or private status have equal obligation to enhance education quality. Compensation becomes an important element to realize this objective.

Keywords: compensation, benefit, and education decentralization.

Pendahuluan

Kompensasi sangat berkaitan dengan pembiayaan. Secara teoretis, di bidang apapun kompensasi
menjadi penting, terlebih dalam bidang pendidikan, di mana lembaga pendidikan dipandang sebagai
produsen jasa pendidikan yang menghasilkan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter, dan
nilai-nilai yang dimiliki lulusan. Kompensasi merupakan salah satu faktor pendukung bagi terwujudnya
profesionalitas guru. Profesionalitas guru menjadi tuntutan sejalan dengan kebijakan desentralisasi
pendidikan. Desentralisasi pendidikan menuntut kreativitas guru yang cukup tinggi untuk mengadakan
inovasi dan seharusnya diikuti dengan semangat reformasi pendidikan.
Reformasi pendidikan harus dimulai dari perbaikan proses belajar-mengajar di kelas. Hal ini berkait
erat dengan profesionalitas. Guru sebagai faktor yang esensial dalam keberhasilan pendidikan semetinya
harus diberikan layanan kompensasi yang memadai. Pimpinan institusi pendidikan (kepala sekolah,
rektor, ketua) harus berlaku juga sebagai pimpinan pendidikan yang dapat membantu dan mendorong
masyarakat turut mewujudkan kualitas pendidikan.1
Optimalisasi kegiatan pendidikan dalam menunjang kualitas pendidikan dapat dipandang sebagai
pelayanan (services) terhadap peserta didik selama belajar. Pendidikan sebagai proses produksi
menghasilkan lulusan yang berhasil dapat ditentukan oleh jumlah pendaftar dan komponen input dalam
suatu sistem pendidikan. Pada skala ekonomi mikro dan tingkatan keluarga atau lembaga pendidikan,
tidak terdapat hubungan fungsional antara biaya bagi produsen (lembaga) dengan biaya konsumen
(masyarakat).2 Lembaga pendidikan pada umumnya tidak langsung menanggung seluruh biaya karena
gaji tenaga pendidikan dan sarana pendidikan bersumber dari pemerintah. Uang pemerintah sebagian
besar dari masyarakat melalui pembayaran pajak. Pajak yang dibayar masyarakat dipandang sebagai
biaya tidak langsung.

Baca artikel selengkapnya: 8-kompensasi-pendidikan-rohmat

Realistic Mathematics Education (RME)

Ifada Novikasari *)

*) Penulis adalah Sarjana Sains (S.Si.), dosen di STAIN Purwokerto.

Abstract:

Teaching methods is always developed to make students became easily to understand the lesson. One of the developing methods tries to maka students can apply scientific theories to the real life. In this way, mathematics as pure science gets much attention to be developed. The most fundamental question is how students can utilize mathematics which initially in the form of concept as a formula which can be used in solving problem of life. Realistic Mathematics Education (RME) developed by Freudenthal Instute is a method which harmonize betweeen mathematics concept with reality.

Keywords: mathematics, reality, concept, and RME.

Pendahuluan
Salah satu permasalahan yang muncul terkait dengan dunia pendidikan matematika di tingkat
pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi sejak lama adalah bagaimana melakukan
transformasi berbagai konsep matematika yang telah dikenal masyarakat dengan ilmu ‘matimatian’-
nya menjadi konsep-konsep yang mengasyikkan untuk dipelajari dan mudah untuk
diaplikasikan.
Sebagai ilmu dasar, matematika perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar karena pada
setiap aktivitas sehari-hari yang dilakukan manusia hampir bisa dipastikan tidak mungkin dapat
terlepas dari kegiatan matematika. Oleh karenanya, kebutuhan untuk mengembangkan pendidikan
matematika merupakan tuntutan yang sulit dihindarkan.
Kecenderungan yang mengarah pada pemenuhan tuntutan tersebut sedikit demi sedikit mulai
tampak. Dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir ini, Kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah
di Indonesia mengalami perkembangan ke arah positif. Kurikulum 1994 yang dianggap berorientasi
pada materi ajar (subject-matter oriented) berkembang menjadi Kurikulum 2004 yang secara
konseptual berorientasi pada kompetensi (competency-based). Perkembangan terbaru adalah
Kurikulum 2006 yang berorientasi pada kompetensi dan otonomi sekolah (school-based) dalam
pengembangan kurikulum, terkenal dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Dalam proses pendidikan, kurikulum menempati posisi yang menentukan. Ibarat tubuh,
kurikulum merupakan jantung pendidikan.1 Kurikulum yang dikembangkan dalam praktik
pendidikan di Indonesia selama ini dipandang lebih banyak diorientasikan kepada pencapaian
kemajuan akademik, padahal sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, spektrum tujuan yang harus
dicapai oleh pendidikan lebih luas dari sekadar aspek akademik.2 Oleh karenanya, Kurikulum 2006
(KTSP) diharapkan dapat memberi angin segar bagi perubahan praktik pendidikan di Indonesia,
termasuk pendidikan matematika.

Baca artikel selengkapnya: 7-realistic-mathematics-education-ifada-nofikasari

Variasi dan Register Bahasa dalam Pengajaran Sosiolinguistik

Sunahrowi *)

*) Penulis adalah Sarjana Sastra Prancis (S.S.) alumni Universitas Negeri Semarang (Unnes). Kini sedang studi S-2
Prodi Sastra Indonesia Jurusan Ilmu Humaniora Sekolah Pascasarjana Gadjah Mada.

Abstract:

Teaching sociolinguistics is so important since it involves at least two disciplines, i.e. social studies and lingusitics. Sociolinguistics is a study of language linking to social circumstance. There are so many varieties of social classification, such as sex, age, status and classes in collective life that rise so many languange variation. Language variation is usually influenced by at least three factors; geographical area that rise local dialect, social factors relating to social classes and status, and educational background. Those aspects develop social dialect and register.

Keywords: Variation, Register, Sociolinguistics, and Teaching.


Pendahuluan

Pengajaran sosiolinguistik, terutama pada mahasiswa di perguruan tinggi bertujuan untuk
memperkenalkan tentang hakikat keberadaan bahasa di dalam masyarakat. Bahasa dan masyarakat
merupakan dua hal yang saling berkaitan, keduanya mempunyai hubungan layaknya hubungan
simbiosis mutualisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menggantungkan dan
menguntungkan. Hubungannya tampak jelas bahwa ujaran dan bunyi disebut sebagai bahasa jika
berada dan digunakan oleh masyarakat. Masyarakat tidak dapat berjalan (survive) tanpa adanya
bahasa yang berguna sebagai sarana untuk saling berinteraksi dan bekerjasama antarindividu di
masyarakat. Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat dipertahankan dan
dikembangkan dengan menggunakan bahasa. Tiada satu segi kehidupan yang dapat dipisahkan
dengan bahasa. Kita memanipulasi, membujuk, mengejek, dan bernegosiasi tanpa kita sadari bahwa
kita sedang terlibat dalam pelaksanaan kehidupan berbahasa.
Keberagaman bahasa akan dapat dijangkau, diketahui, dan dipahami oleh siswa maupun
mahasiswa melalui pengajaran sosiolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa
dan kaitannya dengan masyarakat. Secara sederhana Pride dan Holmes merumuskan sosiolinguistik
sebagai “……the study of language as part of culture and society,” yaitu kajian bahasa sebagai bagian
dari kebudayaan dan masyarakat.1 Sosiolinguistik menelaah penggunaan bahasa sebagai alat
interaksi anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat sebagai unsur penting di
samping bahasa sendiri dalam penelaahan sosiolinguistik. Tata bahasa tidak lengkap apabila dalam
kaidah-kaidahnya tidak dimasukkan faktor sosial seperti umur, keluarga, latar belakang, dan
kelompok masyarakat. Faktor sosial berpengaruh terhadap munculnya variasi bahasa, baik berupa
kalimat maupun ujaran dalam masyarakat.

Baca artikel selengkapnya: 6-variasi-dan-register-bahasa-sunahrowi

Profesionalisme Pendidik

Rahman Afandi *)
*) Penulis adalah Sarjana Agama (S.Ag.), sedang menyelesaikan studinya di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Abstract:

Profession means an occupation that requires a qualification of education, skill, and standardization. As well, a profession also requires social responsibility. Therefore, a teacher as a professional worker has to have a qualification of education so that he can properly does his/her duty and function. In other words, a professional teacher is one that well educated and trained on his/her subject. In detail, a teacher (to some extent including a lecturer) must have proper education concerning on his/her subject, good academic capability, faith and piety, good character, and good emotional and social intelligence.

Keywords: educator, Professional, and enhancing education.

Pendahuluan
Pendidik (guru dan dosen) merupakan salah satu di antara faktor pendidikan yang memiliki peranan strategis sebab faktor pendidik menentukan terjadinya proses belajar mengajar. Di tangan guru-dosen yang cekatan dan energik, pendidikan yang kurang memadai dapat diatasi. Sebaliknya, di tangan pendidik yang kurang cakap, sarana dan fasilitas yang canggih tidak banyak memberi manfaat.
Berangkat dari asumsi tersebut, maka langkah pertama yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan adalah dengan memperbaiki kualitas tenaga pendidiknya terlebih dahulu. Dipersyaratkannya Program Diploma Empat (D.IV) atau Sarjana S.1 bagi guru, dan Magister (S.2), maupun Doktor (S.3) bagi dosen merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidik yang dimaksud.
Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.2
Demikian pula dosen, ia wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana, dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana.3

Baca artikel selengkapnya: 5-profesionalisme-pendidik-rahman-afandi